Page 313 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 313
Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen, FSPMI juga menuntut diberlakukannya Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Kami ini ada sektor-sektor. Sektor elektronik, sektor
otomotif, sektor pariwisata. Maka dari itu, upah minimum sektor itu wajib hukumnya untuk
diundangkan dan disahkan," ungkap Wido.
Lanjut Wido, tuntutan keempat FSPMI adalah meminta pemerintah mencabut Surat Edaran
Menteri yang melarang bupati/walikota untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum. Lalu,
tuntutan kelima, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja.
"PKB yang ada di perusahaan selama ini, sudah lebih baik dibanding yang diatur di UU. Tapi
sekarang ini gara-gara UU Cipta Kerja, banyak perusahaan meminta revisi. Kami juga meminta
dukungan dari Pemkot Depok terkait kenaikan upah. Selama ini, Pemkot Depok membantu
dengan menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Dia berharap,
tahun ini pun demikian. Bila tidak ada kenaikan, kami akan ajak buruh aksi demo ke Pemprov
Jabar," jelas.
312
