Page 312 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 312
Ringkasan
Ratusan buruh di Kota Depok melakukan aksi demo di depan Balai Kota Depok, Rabu (24/11).
Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (Aliansi SPSB)
menuntut agar upah minimum kota (UMK) Kota Depok naik 10 persen. "Kami menuntut kenaikan
UMK Kota Depok sebesar 10 persen. Kami butuh upah yang layak dan manusiawi," kata
koordinator aksi demo, Rudi Gunawan dalam orasinya saat menggelar demo di depan Kantor
Wali Kota Depok, Rabu (24/11).
BURUH DEPOK DEMO TUNTUT KENAIKAN UMK 10 PERSEN
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ratusan buruh di Kota Depok melakukan aksi demo di depan Balai
Kota Depok, Rabu (24/11). Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat
Buruh (Aliansi SPSB) menuntut agar upah minimum kota (UMK) Kota Depok naik 10 persen.
"Kami menuntut kenaikan UMK Kota Depok sebesar 10 persen. Kami butuh upah yang layak dan
manusiawi," kata koordinator aksi demo, Rudi Gunawan dalam orasinya saat menggelar demo
di depan Kantor Wali Kota Depok, Rabu (24/11).
UMK Kota Depok 2021 sebesar Rp 4,3 juta. Buruh Kota Depok meminta UMK 2022 naik 10 persen
atau sekitar Rp 400 ribu. "Jadi tuntutannya UMK Kota Depok 2022 sebesar Rp 4,7 juta," tegas
Rudi.
Menurut Rudi, dalam menetapkan upah, pemerintah menggunakan PP Nomor 36 yang dianggap
merugikan buruh. Padahal tuntutan buruh di atas yang telah ditentukan dalam PP tersebut.
"Pemerintah sekarang menganjurkan kenaikan upah ini menggunakan PP Nomor 36 dimana PP
itu sangat merugikan kepentingan buruh. Jadi kita meminta untuk kenaikan di atas itu," jelasnya.
Lanjut Rudi, jika berdasarkan PP tersebut, kenaikan upah hanya sekitar satu persen. "Kenaikan
tersebut sangat tidak layak. Jadi sangat tidak layak bagi kaum buruh yang dua tahun ini karena
pandemi Covid-19 sudah cukup banyak dirumahkan, pemotongan gaji. Makanya kami berharap
kenaikan bisa 10 persen," jelasnya.
Para buruh yang melakukan aksi demo berharap agar aspirasinya dapat didengar. "Jika mentok,
mereka berharap agar ada solusi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Harapan kalau memang
pak gubernur menggunakan PP 36, tapi Pak Wali bisa memberikan solusi lain untuk meringankan
beban buruh. Misalnya ada kebijakan jaminan sosial yang diberikan pada kaum buruh,"
harapnya.
Sementara itu, Ketua FSPMI Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan, pihaknya sudah
menyampaikan lima poin tuntutan. Pertama, mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor
11 tahun 2020 tentang Cipa Kerja. Alasannya, UU Cipta Kerja dinilai lahir secara prematur karena
tidak memiliki naskah akademik.
"Kami sedang menggugat UU Cipta Kerja ke MK. Harusnya para pengadil di MK juga melihat
kondisi kami yang darurat karena UU Cipta Kerja," tegasnya.
Ia menambahkan, tuntutan kedua FSPMI Kota Depok terkait dengan upah yang menuntut
kenaikan 10 persen. "Boleh dicek hari ini, bagaimana kenaikan sembako yang luar biasa. Dari
harga minyak, telor dan sembako lainnya sudah naik lebih dari 10 persen. Jadi, layaknya
kenaikan upah juga 10 persen," ucap Wido.
311
