Page 315 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

negative - Heru Tricahyanto (Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia) Seperti paling sedikit 50
persen dari rata-rata konsumsi masyarakat dan minimal 25 persen di atas batas garis kemiskinan
di tingkat provinsi

Ringkasan

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengumumkan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun
2022. Penetapan UMP dan UMK Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan tiga pedoman.

RINCIAN UMK DIY TAHUN 2022, TERENDAH UMK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN
TERTINGGI UMK KOTA YOGYAKARTA

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengumumkan besaran Upah Minimum
Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun
2022. Penetapan UMP dan UMK Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan tiga pedoman.

"Pedomannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 36/2021
tentang Pengupahan, dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021
tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah
Minimum Tahun 2022," kata Sri Sultan, dikutip Tribunnews.com dari Jogjaprov.go.id, Rabu
(24/11/2021).

Dalam ketetapan tersebut, UMP DIY 2022, yakni sebesar Rp 1.840.915,53. Jumlah UMP ini naik
sebesar Rp75.915,53 atau 4,30% dibandingkan UMP 2021. Sementara itu, besaran UMK
Kabupaten/Kota di DIY, jumlah tertinggi adalah UMK di Kota Yogyakarta dan UMK terendah di
Kabupaten Gunungkidul.

Namun, dari lima kota dan kabupaten di DIY, Gunungkidul menjadi daerah yang paling tinggi
kenaikan UMK -nya. Disusul Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan
Kabupaten Bantul.

"(UMK) Gunungkidul Rp 1.900.000 naik Rp 130.000 atau 7,34 persen," kata HB X di Kompleks
Kepatihan Kota Yogyakarta, Jumat (19/11/2021).

Adapun UMK Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022.
Lebih lanjut, Sri Sultan mengatakan terdapat perbedaan pada perhitungan UMP 2021 dengan
2022. Di mana, ada pola perhitungan untuk menghitung UMP maupun UMK.

Jadi sesuai PP No.36/2021, dihitung berdasarkan pola perhitungan data BPS meliputi
pertumbuhan ekonomi (inflasi), rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah
tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.
Ia juga menambahkan, dalam Keputusan Gubernur sesuai peraturan yang berlaku, terdapat
penambahan klausul yakni tidak boleh ditangguhkan.

"Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota serta tidak
melakukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022." "Karena
jika itu diakukan akan ada aturan hukumnya sendiri. Konsekuensi juga kalau tidak dibayar atau
ditangguhkan," jelas Sri Sultan.

314