Page 316 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Terkait sanksi, dapat dipelajari lebih rinci pada peraturan perundangan yang bersangkutan.
"Kami tidak perlu masukkan (sanksi) apa saja yang ada, yang penting dengan begitu, saya ingin
mengingatkan ke pengusaha untuk mau melihat peraturan yang ada." "Baik yang sifatnya
administratif maupun yang melanggar ketentuan yang telah diputuskan," tambah Sri Sultan.

Besaran UMK Kabupaten/Kota di DIY tahun 2022 Berikut ini rincian UMK Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2022, dikutip Tribunnews.com dari Jogjaprov.go.id :

1. Kota Yogyakarta, UMK 2022 ditetapkan menjadi Rp 2.153.970.

Jumlah tersebut naik Rp 84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021.

2. Kabupaten Sleman, UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.001.000.

Jumlah tersebut naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dari tahun 2021.

3. Kabupaten Bantul UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.916.848.

Jumlah tersebut naik Rp 74.388 atau 4,04, persen dari tahun 2021.

4. Kabupaten Kulonprogo, UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.904.275.

Jumlah tersebut naik Rp 99.275 atau 5,50 persen dari tahun 2021.

5. Kabupaten Gunungkidul, UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 1.900.000.
Jumlah tersebut naik Rp 130.000 atau 7,34 persen dari tahun 2021.

Separuh Pengusaha Kesulitan Bayar Upah Menanggapi penetapan UMK DIY, Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, DI Yogyakarta, mengeklaim baru separuh
perusahaan yang mampu membayar sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

"Setidaknya ada sekitar 50 sampai 60 persen perusahaan yang mampu membayar upah sesuai
ketentuan," kata Ketua KSPSI Gunungkidul Budiyono saat dihubungi wartawan, Selasa
(23/11/2021).

Ia mengatakan, banyak perusahaan yang beroperasi di Gunungkidul bukanlah dalam skala yang
besar. Selain itu, pekerja di Gunungkidul cenderung mudah untuk diajak negosiasi soal upah.
Selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, upah rendah tidak jadi masalah.

"Banyak pekerja yang memilih diam meski upahnya di bawah standar UMK," ucap Budi, dikutip
Tribunnews.com dari Kompas.com.

Pihaknya, berharap jika perusahaan mampu bisa membayar buruh dengan standar UMK dan jika
sudah dipenuhi buruh juga harus bekerja secara profesional. Sekretaris Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Gunungkidul, Heru Tricahyanto mengakui hal itu.

Tetapi ada beberapa faktor, di antaranya ketidakpatuhan atau bisa juga ketidakmampuan.
Ketidakmampuan ini bisa ditemukan untuk pengusaha skala kecil atau mikro. Dia menjelaskan,
UU Nomor 36/2021 tentang Pengupahan juga sudah menyebutkan bahwa standar UKM
dikecualikan bagi sektor usaha mikro. Merujuk pada regulasi itu, upah pekerja di usaha mikro
ditentukan sesuai kesepakatan. Namun, tetap ada indikator yang mendasari.
"Seperti paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat dan minimal 25 persen di
atas batas garis kemiskinan di tingkat provinsi," kata Heru. (Tribunnews.com/Suci Bangun DS,
Kompas.com /Kontributor Yogyakarta, Markus Yuwono)

315