Page 321 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 321
Judul Pengupahan Dumai belum putuskan UMK 2022, ini alasannya
Nama Media riau.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://riau.antaranews.com/berita/249509/pengupahan-dumai-belum-
putuskan-umk-2022-ini-alasannya
Jurnalis Riski Maruto
Tanggal 2021-11-24 18:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Rapat pertama Dewan Pengupahan Kota Dumai pada Selasa (23/11) kemarin membahas upah
minimum kota Tahun 2022 belum sepakati angka, karena masih menunggu data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) yang belum meyakinkan kalangan buruh pekerja. Kepala Dinas Tenaga
Kerja Dumai Satrio Wibowo menyebut bahwa data BPS terkait inflasi daerah dan pendukung lain
untuk menetapkan UMK ini belum dapat diterima DPK dari unsur buruh pekerja.
PENGUPAHAN DUMAI BELUM PUTUSKAN UMK 2022, INI ALASANNYA
Dumai - Rapat pertama Dewan Pengupahan Kota Dumai pada Selasa (23/11) kemarin membahas
upah minimum kota Tahun 2022 belum sepakati angka, karena masih menunggu data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) yang belum meyakinkan kalangan buruh pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dumai Satrio Wibowo menyebut bahwa data BPS terkait inflasi daerah
dan pendukung lain untuk menetapkan UMK ini belum dapat diterima DPK dari unsur buruh
pekerja.
BPS, lanjutnya, saat rapat DPK tidak menjelaskan kapan dan dimana dilakukan survei,
pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, warga sebagai koresponden, anggota rumah
tangga per wilayah dan yang yang bekerja serta lainnya.
"Rapat lanjutan direncanakan pada Jumat (26/11) dan diharap BPS bisa menyampaikan data
pendukung yang dapat diterima oleh unsur buruh pekerja di DPK," kata Satrio, Rabu.
Dalam rapat pertama lalu, berlangsung cukup alot, karena dari organisasi perburuhan dan
pekerja minta BPS agar menjelaskan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, namun usulan angka
UMK belum dibicarakan karena fokus pada data BPS.
"Untuk pembahasan upah, kita tetap mengacu pada PP Pengupahan sesuai formula yang diatur.
Diharapkan pada rapat lanjutan nanti sudah bisa disepakati UMK," sebut Sekretaris DPK Dumai
ini.
320
