Page 324 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

“Belum bertemu Bupati, diupayakan dalam dua hari ke depan. Tadi hanya bertemu Kadis PTSP
Naker,” ujar Duraji, ketua FSPMI Kabupaten Tuban.
Buruh berharap hasil rapat pleno yang telah ditetapkan pada tanggal 22/11/2021 direvisi dan
harus dilakukan diskresi dalam penetapan UMK Kabupaten Tuban Tahun 2021. Artinya diskresi
itu Bupati harus mampu mengambil keputusan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Masa aksi juga meminta untuk penetapan UMK Kabupaten Tuban disesuaikan dengan azaz
kelayakan dan keadilan.

Saat dikonfirmasi Reporter blokTuban.com, Kepala Dinas Penanaman Modal Perlayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM PTSP dan TK) Tuban, Endah Nurul Komaridjati mengatakan,
usulan UMK tahun 2021 telah diproses sesuai dengan aturan perundangan PP Nomo 36 tahun
2021 tentang pengupahan.

Sementara buruh meminta penetapan UMK mengacu pada PP 78 tahun 2015 yang sudah tidak
berlaku, sejak PP 36 terbit. "Buruh maunya PP 78 bukan PP 36," ujar Endah melalui sambungan
telepon.

Sebagaimana intansi yang menangani tenaga kerja, Endah hanya sebatas menjalankan
ketentuan perundang-undangan. Ketika buruh memaksa Bupati Tuban untuk keluar dari
perundangan, tentunya kewenangannya ada di pimpinan langsung.

"Yang jelas yang diminta buruh tidak sesuai dengan ketentuan," kata mantan Sekdinkes Tuban
itu.

Terkait keinginan buruh bertemu Bupati Halindra, Endah telah mengusulkannya dan sedang
mencari waktu longgar Bupati yang juga Ketua DPD Golkar Tuban. Saat ini masih ada di Jakarta
dan Disnaker menunggu petunjuk apakah mau bertemu buruh atau tidak.
Soal diskresi, Endah menyampaikan Bupati Halindra tipikal yang teliti dan ketentuan
perundangan akan menjadi pedoman. Ada risiko bila Kabupaten Tuban harus keluar dari
ketentuan perundang-undangan UMK.

Sesuai jadwal usulan kenaikan UMK Tuban tahun 2021 sebesar Rp6.990 telah dikirim ke Provinsi
Jawa Timur terakhir tanggal 22 November 2021. Sebab, sudah ditunggu dan telah
dikonsultasikan bila tidak dikirim tanggal tersebut akan ditinggal.

"Tadi buruh minta Bupati mencabut usulan UMK. Jika dicabut Tuban akan ditinggal dan risikonya
UMK tidak naik seperti tahun sebelumnya," bebernya.

Kendati demikian, Disnaker tetap memahami dan menampung aspirasi dari buruh yang
tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Sarbumusi, dan Serikat
Pekerja Nasional (SPN).

Diketahui, dalam rapat pleno penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tuban tahun
2022, menetapkan sebesar Rp 2.539.224,88. Nilai tersebut naik Rp6.990 dari UMK 2021
sebelumnya sebanyak 2.532.234,77 per bulan.[ali/col] Tag : Demo, buruh, umk * Ingin Beli /
Transaksi, Klik di Bawah Ini

323