Page 328 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

UMP BENGKULU 2022 TERKECIL, AIZAN NILAI CACAT SECARA ADMINITRATIF

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan
menilai, Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah termiskin, terutama di Pulau Sumatera
merupakan suatu kewajaran.

Mengingat, jika dilihat dari sisi Upah Minimum Provinsi (UMP) saja, Provinsi Bengkulu termasuk
daerah yang nilainya saat ini masih terbilang kecil.

Apalagi sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu No D.453 DKKTRANS Tahun
2022 tertanggal 19 November 2021, UMP Bengkulu tahun depan ditetapkan Rp 2.238.094,031
per bulan yang bearti naik sekitar 1,04 persen dibanding UMP tahun ini.

"Nilai itu diluar harapan pekerja karena kenaikannya masih terbilang kecil, sementara saat ini
kebutuhan meningkat. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi daerah yang
terus disebutkan tumbuh, kenaikan UMP itu tentu saja tidak seiring sejalan," terang Aizan, Rabu,
(24/11/2021).

Menurut Aizan, walaupun dari sisi persentase, kenaikan UMP Bengkulu cukup tinggi dibandingkan
daerah lain, tapi faktanya UMP Bengkulu masih terendah dibanding provinsi lain di pulau
Sumatera. Terlebih jika dibandingkan saja dengan Jambi, tahun depan UMP mereka berada
diangka Rp 2.649.034,24 per bulan.

"Jadi wajar, jika stempel yang menyebutkan Bengkulu merupakan salah satu provinsi termiskin
di Sumatera. Bagaimana tidak, dari sisi upah saja masih lemah. Maka dari itu seharusnya
Gubernur Bengkulu sebelum menetapkan UMP, idealnya rekomendasi dari Dewan Pengupahan
itu dievaluasi terlebih dahulu," sesalnya.

Selain itu Aizan menerangkan, terkait rekomendasi UMP sebelum ditetapkan, pihaknya selaku
KSPSI tidak hadir dalam rapat pembahasan bersama Dewan Pengupahan. "KSPSI ini salah satu
unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Ketidakhadiran kita dalam rapat itu bentuk
sebuah protes terhadap persentase kenaikan UMP," terangnya.

Lebih jauh ditambahkan, seharusnya dapat itu ditunda atau diskor. Sayangnya malah tetap
dilanjutkan tanpa melibatkan pihaknya. Fakta ini juga menjadi salah satu poin jika evaluasi
Gubernur terkait penetapan UMP bermasalah secara administratif.

"Penetapan itu juga terkesan tidak melalui pengawasan secara ketat terhadap Kebutuhan Hidup
Layak (KHL)," pungkas Aizan.

327