Page 332 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 332
Sedangkan di atas satu tahun sudah ditekankan dalam SK UMP Gubernur bahwa perusahaan
wajib menyusun struktur skala upah.
"Nah ini kami akan melakukan pengawasan dan ada sanksi nya," ujar Agus Nompitu, saat
dimintai keterangan, Rabu (24/11/2021).
Adapun untuk sanksi nya ada pada undang-undang 11 tahun 2020 cipta kerja, yakni sanksi
pidana 1 sampai 4 tahun dan atau membayar Rp100 juta sampai Rp400 juta.
Namun demikian lanjutnya, selama ini pihaknya belum menemukan adanya perusahaan yang
tidak mengikuti peraturan UMP yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
"Kalau selama ini tidak ada. Kasus-kasus perusahaan itu satu persatu kita selesaikan, tapi kalau
masih ada mulai 1 Januari 2022 ini ditemukan perusahaan yang tidak mematuhi surat putusan
gubernur, ya tolong serikat buruh laporkan perusahaan mana biar kami panggil," tegas Agus.
Supaya pihaknya bisa langsung menindaklanjuti dan akan lakukan pemeriksaan dan pengawasan
sampai dengan memberikan sanksi bila fakta nya betul begitu. Karena itu ada di undang-undang
dan akan dimasukkan menjadi salah satu bagian atau diktum Perda ketenagakerjaan yang
sedang disusun oleh DPRD Lampung.
(*) Video KUPAS TV : PLN SIAPKAN 16 JUTA GANTI RUGI ALAT ELEKTRONIK WARGA NEGERI
OLOK GADING
331
