Page 353 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 353

Judul               Komisi V Tampung Aspirasi KSBSI Soal UMP
                Nama Media          fajarsumatera.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         http://fajarsumatera.co.id/komisi-v-tampung-aspirasi-ksbsi-soal-ump/
                Jurnalis            admin
                Tanggal             2021-11-24 17:20:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000

                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              neutral - Apriliati (Anggota komisi V DPRD Lampung) Kami komisi V, akan mengawal aspirasi
              dari  buruh  agar  sampai  ke  Gubernur  Lampung  dan  mengawal  aspirasi  tersebut  hingga  ke
              pemerintah pusat

              neutral - Agus Nompitu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung) Keputusan atas penetapan UMP
              tersebut tertuang dalam SK Gubernur Lampung No G/634/V.08/HK/2021 pada 19 November
              2021, tentang UMP Lampung 2022 dan mulai berlaku 1 Januari 2022

              positive  -  Agus  Nompitu  (Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Lampung)  UPM  tersebut  ditetapkan
              mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 Tentang Pengupahan, dan
              Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B-M/383/HI.01.00/XI/2021

              negative - Agus Nompitu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung) Dan perusahaan tidak boleh
              membayar pekerja lebih rendah dari standar yang ditentukan

              negative - R. E. L Tobing (Koordinator Wilayah KSBSI Lampung) Jika ada perusahaan yang tidak
              taat aturan, sanksinya ada dalam UU Cipta Kerja. Yakni Sanksi pidana berupa penjara 1 hingga
              4 tahun dan atau membayar denda Rp100-400 juta

              negative  -  R.  E.  L  Tobing  (Koordinator  Wilayah  KSBSI  Lampung)  Yakni  Meminta  Menteri
              Ketenagakerjaan diturunkan dan mengabulkan judicial review KSBSI atas UU No 11 Tahun 2020
              tentang Cipta Kerja dalam perkara No 103/PUU-XVIII/2020, keluarkan klaster ketenagakerjaan
              dari  UU  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  kembalikan  klaster  ketenagakerjaan  ke  ranah
              tripartit, menolak upah murah dan menolak outsourcing atau alih daya dan kontrak diperluas



              Ringkasan

              Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima audensi dari Konfederasi Serikat
              Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),Terkait kenaikan UMP yang hanya naik Rp.8.484. Rabu (24/11)
              Anggota komisi V DPRD Lampung Apriliati mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan
              aspirasi KSBSI dari tingkat Gubernur hingga ke Pemerintah Pusat soal kenaikan UMP Lampung.


                                                           352
   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358