Page 354 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 354
KOMISI V TAMPUNG ASPIRASI KSBSI SOAL UMP
Bandar Lampung - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima audensi dari
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),Terkait kenaikan UMP yang hanya naik
Rp.8.484. Rabu (24/11) Anggota komisi V DPRD Lampung Apriliati mengatakan, bahwa pihaknya
akan menyampaikan aspirasi KSBSI dari tingkat Gubernur hingga ke Pemerintah Pusat soal
kenaikan UMP Lampung.
"Kami komisi V, akan mengawal aspirasi dari buruh agar sampai ke Gubernur Lampung dan
mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat, " kata Apriliati saat diwawancara media.
Menurutnya, penetapan UMP itu dari pemerintah pusat yang tertuang dalam SK Gubernur
Lampung dan berlaku pada Januari tahun 2022 "Keputusan atas penetapan UMP tersebut
tertuang dalam SK Gubernur Lampung No G/634/V.08/HK/2021 pada 19 November 2021,
tentang UMP Lampung 2022 dan mulai berlaku 1 Januari 2022," katanya Sementara Kepala Dinas
Agus Nompitu mengatakan, jika penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat dari Dewan
Pengupahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November dan harus ditetapkan selambat-
lambatnya 21 November setiap tahunnya.
"UPM tersebut ditetapkan mengacu pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 36/2021
Tentang Pengupahan, dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.B-
M/383/HI.01.00/XI/2021, " jelasnya Menurut Nompitu, penetapan itu berlaku bagi pekerja yang
memiliki masa kerja di bawah 1 tahun.
"Dan perusahaan tidak boleh membayar pekerja lebih rendah dari standar yang ditentukan,"
urainya Sehingga, sambung Nompitu sapaan akrabnya, jika ada perusahaan yang melanggar
aturan akan terancam UU Cipta Kerja.
"Jika ada perusahaan yang tidak taat aturan, sanksinya ada dalam UU Cipta Kerja. Yakni Sanksi
pidana berupa penjara 1 hingga 4 tahun dan atau membayar denda Rp100-400 juta, "jelasnya
Hal senada juga diungkapkan Koordinator Wilayah KSBSI Lampung R. E. L Tobing, bahwa
kedatangan dirinya menyampaikan tujuh tuntunan terhadap ketenagakerjaan.
"Yakni Meminta Menteri Ketenagakerjaan diturunkan dan mengabulkan judicial review KSBSI
atas UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perkara No 103/PUU-XVIII/2020,
keluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kembalikan
klaster ketenagakerjaan ke ranah tripartit, menolak upah murah dan menolak outsourcing atau
alih daya dan kontrak diperluas, "tandasnya.
353
