Page 349 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

JELANG PENGUMUMAN RESMI UMK JABAR, UNJUK RASA BURUH MAKIN MARAK

JELANG pengumuman resmi besaran upah minimum kota/kabupaten (UMK) Jawa Barat 2022
pada 30 November 2021 mendatang, unjuk rasa dari serikat pekerja makin marak. Bahkan, para
pekerja mengancam mogok jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Menyikapi hal ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, bahwa dalam menetapkan upah,
pemprov mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah pusat melalui PP 36/2021 tentang
pengupahan. Ia meminta hal ini untuk dipahami semua pihak karena situasi ekonomi juga masih
belum membaik 100 persen.

"Jika memang ada yang kurang puas terhadap dan menolak UMK silakan sampaikan aspirasi-
aspirasi dengan cara yang baik, cara-cara dialog. Sehingga ke depannya, bisa menemukan
rumus-rumus yang saling memahami dan menguntungkan," kata Ridwan Kamil, Rabu (24/11).

Terkait adanya tidak adanya kenaikkan UMK 2022 di 11 kabupaten/kota di Jabar, Gubernur
mengatakan hal tersebut telah disesuaikan dengan aturan yang ada (PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan). "Karena hitungan yang baru memberikan batasan, ada batas atas dan
atas bawah. Peraturannya mengatur kalau setelah dihitung rumusnya melewati batas atas maka
dia sama seperti tahun sebelumnya," jelasnya.

Yang jelas, kata Ridwan Kamil, pemprov mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah
pusat. Karena itu ia meminta hal ini harus dipahami oleh semua pihak.

Di sisi lain, menanggapi aksi unjukrasa dari 9 serikat buruh yang menuntut kenaikan UMK Tahun
2022 sebesar 10 persen pada Selasa (23/11). Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota
Bandung, Arief Syaifudin mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan tuntutan buruh kepada
Wali Kota Oded M Danial.

"Saya harus koordinasi dengan pak walikota dan aspirasi ini juga kita akan sampaikan, karena
ini hak mereka juga buruh untuk menyampaikan aspirasi. Mudahan-mudahan bisa keluar hasil
yang terbaik," kata Arief.

Ia mengapresiasi tuntutan buruh yang ingin UMK naik 10 persen yang artinya perekonomian di
Kota Bandung itu bagus, sebab kalau misalnya UMK di bawah 10 persen artinya perekonomian
tidak bagus. Namun saat disinggung, apakah pihaknya akan mengabulkan keinginan buruh naik
10 persen, hal tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada.

"Bukan masalah ikut pusat atau daerah, tapi ikut aturan yang ada. Proses penetapan UMK di
Kota Bandung, akan mengikuti arahan dari Pemprov Jabar. Yang menerapkan provinsi, kita
hanya mengajukan rekomendasi saja dan belum diajukan, karena masih proses," jelasnya lagi.
(OL-15)

348