Page 346 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 346

Ringkasan

              Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) tahun 2022, Kabupaten Bogor disinyalir tidak akan naik. Tidak
              adanya kenaikan itu, selai upah sudah lebih, juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor
              36/2021 tentang Pengupahan. Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, berdasarkan
              perhitungan  upah  yang  disepakati  Dewan  Pengupahan  Kabupaten  Bogor,  perhitungan  UMK
              tahun 2021 sudah lebih.



              UMK KABUPATEN BOGOR TERANCAM TIDAK NAIK, ADE M YASIN: UMK 2021
              SUDAH LEBIH

              Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) tahun 2022, Kabupaten Bogor disinyalir tidak akan naik. Tidak
              adanya kenaikan itu, selai upah sudah lebih, juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor
              36/2021 tentang Pengupahan.

              Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengatakan, berdasarkan perhitungan upah yang disepakati
              Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, perhitungan UMK tahun 2021 sudah lebih.

              Oleh  karena  itu,  Dewan  Pengupahan  Kabupaten  Bogor  sepakat  jika  tahun  2022  tidak  ada
              kenaikan upah, yakni berkisar Rp4,2 juta.

              “Untuk UMK 2022 memang ada permintaan kenaikan sekitar 3,7 persen ya. Tapi karena kondisi
              saat ini, ditambah UMK kita sudah lebih. Dewan pengupahan sudah sepakat, tahun ini tidak naik.
              Mudah-mudahan tidak ada perubahan,” tutur Bupati Bogor Ade Yasin Munawaroh di Jonggol,
              Rabu 24 Novemver 2021.

              Ketua  DPC  Federasi  Serikat  Pekerja  Logam,  Elektronik,  dan  Mesin  Serikat  Pekerja  Seluruh
              Indonesia,  Sukmayana  mengatakan,berdasarkan  hasil  rapat  terakhir  bersama  Dewan
              Pengupahan Kabupaten Bogor, Selasa 23 November 2021, rapat tersebut berlangsung deadlock.

              Dalam  rapat  tersebut  Apindo  berpendapat  bahwa  besaran  UMK  2022  disesuaikan  dengan
              Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang pengupahan.

              Namun serikat buruh sepakat menolak formulasi pengupahan yang berdasarkan dua peraturan
              tersebut.
              “Sikap kita jelas menolak UU Cipta Kerja, yang Insya Allah putusan formil besok tanggal 25 di
              MK  atas  gugatan  kita  menolak  UU  tersebut.  Jika  kita  menolak  UU  Cipta  Kerja  otomatis  kita
              menolak kebijakan turunannya termasuk PP 36,” ujar Sukmayana Rabu 24 Novever 2021.

              Serikat  buruh  Kabupaten  Bogor  sendiri,  menurut  Sukmayana,  membutuhkan  kenaikan  UMK
              sebesar 7 hingga 10 persen. Permintaan tersebut juga disampaikan oleh perwakilan serikat buruh
              pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor.

              “Sampai  hari  ini  kami  belum  mengetahui  secara  resmi  besaran  UMK  Kabupaten  Bogor.
              Kadisnaker  kemarin  menyebut  Kamis  25  November  2021  akan  berangkat  ke  Bandung  untuk
              menyampaikan usulan UMK Kabupaten Bogor. Apa rekomendasi bupati sampai saat ini kami
              belum tahu,” ucap Sukmayana.

              Jika  benar  UMK  Kabupaten  Bogor  tidak  mengalami  kenaikan,  Sukmayana  memastikan  para
              serikat buruh akan melakukan aksi protes dengan turun ke jalan.

              Puncak aksi tersebut akan dilakukan Kamis 25 November 2021. Ada tiga agenda aksi yang akan
              dilakukan oleh para buruh di Kabupaten Bogor.

                                                           345
   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351