Page 344 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 344
Menurutnya, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang kini
sedang diuji di MK. Jadi, tidak layak jika penetapan upah tetap memakai formula tersebut.
"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," ujarnya di Jakarta, Rabu 24 November 2021.
Andi melanjutkan, tuntutan kedua unjuk rasa adalah kabar mendadak bahwa besok merupakan
sidang pembacaan putusan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia menegaskan, KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumumkan keputusan formil
uji materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil. Pihaknya berharap hakim MK bisa berlaku seadil-
adilnya.
“Karena, saya yakin MK merupakan benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil
dan selalu ada untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Ketiga, Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam
rangka penetapan upah minimum.
Andi Gani menegaskan, aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang
rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021. Namun, rencana aksi besar
gabungan dari beberapa konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan.
Andi Gani menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap
menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit
KSPSI Roy Jinto mengatakan, aksi besok tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa wilayah.
Salah satunya Jawa Barat.
Roy memastikan ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan besok. Pertama, di depan
Gedung Sate Bandung yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian, sekitar 5.000
buruh akan datang ke Jakarta.
"Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," jelasnya.
Turut hadir Sekjen KSPSI Hermanto Achmad, Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R. Abdullah, dan
Bendahara Umum KSPSI Mustopo.
343
