Page 396 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 396
TOLAK KENAIKAN UMP JAWA TIMUR, BURUH AKAN DEMO SELAMA 4 HARI
Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -
Sejumlah federasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper) Jawa
Timur, melakukan persiapan aksi unjuk rasa besar selama empat hari pada Kamis, Jumat, Senin,
dan Selasa.
Tindakan tersebut merupakan sikap kekecewaan pekerja Jawa Timur terhadap Penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2022.
Hal tersebut diutarakan dalam konferensi pers di Sidoarjo, Rabu sore (24/11/2021).
Juru Bicara Gasper Jawa Timur, Jazuli, mengatakan, unjuk rasa itu akan menyasar dua titik di
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Grahadi terkait penolakan kenaikan upah yang telah
ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
"Kami akan menuntut kebijakan pemerintah menetapkan upah seadil adilnya, tidak menetapkan
upah secara sepihak, tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan apa yang menjadi
usulan kami," ujarnya Ia menambahkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan diskusi dengan
gubernur yang difasilitasi oleh Kapolda dan Pangdam. Hal tersebut, kata Jazuli, membuktikan
buruh bukan hanya gemar aksi atau senang demonstrasi.
"Tapi kalau memang audiensi tidak ada titik temu, maka aksi jadi pilihan terakhir. Kenaikan 13
persen didasarkan pada aturan. Pertama memang undang undang menjelaskan kenaikan upah
buruh didasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi," jelasnya.
"Dari tahun 2021 kenaikan 7,01 persen dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sekitar 5
persen, artinya mencapai 13 persen. Sementara pemerintah menaikan 1 persen, ini tidak adil
karena yang digunakan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tahun tahun sebelumnya.Jadi
tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup pada tahun depan," lanjutnya.
Menurutnya, gubernur jelas tunduk pada peraturan pemerintah pusat. Padahal secara realitas,
kalau dirupiahkan menjadi Rp 700 perak. Baginya, tidak setara dengan jam kerja buruh selama
45 jam selama satu minggu.
"Sebagai pemimpin yang baik wajib memperhatikan aspirasi masyarakat bukan hanya kepada
perintah atasan," tandasnya.
395
