Page 401 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 401
Ringkasan
Dari tahun ke tahun upah buruh dan pekerja semakin terkebiri. Faktanya bisa dilihat dari awal
terbentuknya sistem pengupahan, yakni sejak penetapan dengan mekanisme kebutuhan fisik
minimun berganti menjadi kebutuhan hidup minimum.
BURUH CIMAHI MINTA WALIKOTA TERAPKAN KEARIFAN LOKAL PENETAPAN UMK
2022
Dari tahun ke tahun upah buruh dan pekerja semakin terkebiri. Faktanya bisa dilihat dari awal
terbentuknya sistem pengupahan, yakni sejak penetapan dengan mekanisme kebutuhan fisik
minimun berganti menjadi kebutuhan hidup minimum.
"Kemudian berganti lagi dengan dengan kebutuhan hidup layak yang dibatasi dengan peraturan
pemerintah nomor 78 tahun 2015," ungkap Ketua DPC SPSI Kota Cimahi Edi Suherdi, saat
ditemui RRI ditengah aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan UMK tahun 2022, di depan kantor
Walikota Cimahi Jalan Raden Demang Harjakusumah Cibabat Kota Cimahi, Rabu (24/11/2021).
Menurut Edi, saat ini upaya kebiri upah buruh dilakukan melalui UU Cipta Kerja nomor 11 tahun
2020 atau Omnibus Law, dengan memakai standar PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
"Aliansi serikat pekerja dan serikat buruh turun ke Jalan turun ke jalan untuk bertemu langsung
dengan Walikota Cimahi, agar Walikota menetapkan UMK Cimahi sedikit keluar dari aturan yang
sudah disampaikan oleh Kementrian tenaga kerja bahwa kenaikan upah di kota Cimahi berkisar
antara 30 sampai 32 ribu karena menggunakan parameter PP Nomor 36 tahun 2021," ujarnya.
"Untuk itu kami memohon kepada walikota Cimahi dengan kearifan lokal nya dan dengan dasar
otonomi daerahnya berani menetapkan upah minimum kota Cimahi keluar daripada aturan
peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021," imbuhnya.
Edi menyebutkan, masalah kebutuhan hidup layak sedang dibahas dalam dalam rapat dewan
pengupahan yang berlangsung di Masion Pine Hotel Padalarang hari ini, dimana hasilnya akan
langsung diserahkan walikota kepada Gubenur Jawa Barat.
Menanggapi aksi buruh, Plt Walikota Cimahi Ngatiyana menyatakan, besaran UMK Cimahi 2022
dipastikan naik.
"Besaran kenaikan diperkirakan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2022 yang
naik sebesar Rp.31.135,- atau naik sekitar 1 persen. Upah tahun 2021 di Kota Cimahi sebesar
Rp 3.241.919,-," ujarnya.
Menurut Ngatiyana, hari ini digelar rapat penetapan rekomendasi UMK oleh Dewan Pengupahan
Kota Cimahi, karena besok tanggal 25 November 2021 batas akhir pengajuan rekomendasi ke
Gubernur Jabar.
Mengenai tuntutan buruh atas kenaikan UMK Cimahi sebesar 10 persen, Ngatiyana meminta
semua pihak terkait melakukan komunikasi dan koordinasi.
"Koordinasi yang paling penting. Untuk menentukan UMK nanti oleh Dewan Pengupahan beserta
serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar," jelasnya.
Pihaknya berharap penetapan UMK Cimahi 2022 berlangsung lancar dan disepakati semua pihak.
Termasuk, menaati aturan terkait upah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
400
