Page 405 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Anwar mengatakan, dalam ketentuannya kepala daerah harus berpedoman pada kebijakan pusat
antara lain UU dan PP dalam melaksanakan kebijakan daerah.
"Dalam ketentuan PP 36/2021, UM ditetapkan berdasarkan formula penghitungan UM dan
ditetapkan oleh gubernur selambat sambatnya 21 November (2021) untuk UMP dan paling
lambat 30 November untuk UMK," ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (24/11/2021).

"Artinya, kalau dua parameter tidak dipenuhi berarti gubernur atau kepala daerah tidak patuh
pada kebijakan pusat. Ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak patuh atas program strategis
nasional berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014,"
pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, ada empat provinsi yang tidak mengalami
kenaikan upah minimum provinsi lantaran upah minimum tahun ini sudah melampaui ketentuan
batas atas.
Keempat provinsi yang dimaksud yakni, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
dan Sulawesi Barat.

Rinciannya adalah Sumatera Selatan dengan nilai upah minimumnya Rp 3.144.446, Sulawesi
Utara Rp 3.310.723, Sulawesi Selatan Rp 3.165.876, dan Sulawesi Barat Rp 2.678.863.

Putri menambahkan, DKI Jakarta menjadi kota paling tinggi upah minimumnya.
Upah minimum Provinsi DKI Jakarta tersebut, imbuhnya telah diperhitungkan berdasarkan rata-
rata upah minimum tahun depan yang naik sebesar 1,09 persen.

"Data statistik upah minimum secara umum saja, UMP terendah kayaknya akan terjadi di Jawa
Tengah yaitu senilai Rp 1.813.011. Paling tertinggi akan terjadi di DKI Jakarta, yaitu sejumlah
Rp 4.452.724. Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen," kata Putri, Senin
(15/11/2021).

/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Daftar UMP 2022 di 31 Provinsi.

404