Page 410 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Kemudian yang kedua, Andi Gani mengungkapkan besok merupakan sidang pembacaan putusan
gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau
Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sehingga, KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumumkan keputusan formil uji
materi UU Cipta Kerja bisa berlaku adil.

"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan
benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepetingan
seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ketiga, Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam
rangka penetapan upah minimum.

Andi Gani menegaskan, aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang
rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021.

Namun, rencana aksi besar gabungan dari beberapa konfederasi buruh masih terus
dikoordinasikan.

Andi Gani menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap
menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI Roy Jinto
mengatakan, aksi besok tidak hanya di Jakarta tapi juga dibeberapa wilayah. Salah satunya Jawa
Barat.

Roy memastikan ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan besok. Pertama, di depan
Gedung Sate Bandung yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian, sekitar 5.000
buruh akan datang ke Jakarta.

"Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," jelasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Sekjen KSPSI Hermanto Achmad, Ketua Umum PP
FSP KEP SPSI R. Abdullah, dan Bendahara Umum KSPSI Mustopo.
Upah Buruh RI di Bawah Vietnam Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal mempertanyakan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah terkait
upah minimum buruh Indonesia terlalu tinggi.

Menurutnya, Menaker bicara tidak berdasarkan data karena faktanya upah buruh Indonesia
masih lebih rendah dibandingkan Vietnam.

"UMP Indonesia di bawah Vietnam, Singapura dan Malaysia. Sedikit lebih tinggi dibanding
Kamboja, Myanmar, Laos dan Bangladesh," kata Said dalam konferensi pers daring, Jakarta,
Senin (22/11/2021.

Said menegaskan upah minimum terlalu tinggi yang disampaikan oleh pemerintah tersebut tidak
relevan. Sebagai negara dengan populasi besar, Indonesia tertinggal dalam hal pengupahan
buruh.

"Kami tidak mengerti Menaker mengatakan upah di Indonesia terlalu tinggi. Datanya dari mana?
Padahal sudah jelas, UMP Indonesia di bawah Vietnam, Singapura, Malaysia," ucap Said.

409