Page 525 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 525
Ringkasan
Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 mengalami kenaikan rata-rata nasional 1,09%.
Komposisi kenaikan UMP 2022 tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan. Kenaikan upah minimum ini lantas banyak diprotes karena dinilai tidak
sejalan dengan tuntutan rakyat dan kaum buruh. Namun, pemerintah punya alasan tersendiri
mengapa UMP 2022 hanya dinaikan 1,09%.
DEBAT UMP 2022 BERKEPANJANGAN
JAKARTA-Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 mengalami kenaikan rata-rata nasional 1,09%.
Komposisi kenaikan UMP 2022 tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021
tentang Pengupahan. Kenaikan upah minimum ini lantas banyak diprotes karena dinilai tidak
sejalan dengan tuntutan rakyat dan kaum buruh. Namun, pemerintah punya alasan tersendiri
mengapa UMP 2022 hanya dinaikan 1,09%.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan upah minimum di Indonesia
masih terlalu tinggi. Bahkan, sebagian besar pengusaha disebutnya tidak mampu lagi
menjangkaunya. Itu terlihat dari banyak pengusaha yang menjadikan upah minimum sebagai
upah efektif. Sehingga kenaikan upah bagi karyawan cenderung hanya mengikuti upah minimum
tanpa didasari oleh kinerja individu.
"Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak
mampu menjangkaunya, dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di lapangan,"
ujar Ida sebagaimana dikutip Liputan6.com, Selasa (23/11/2021).
Menurut dia, upah minimum ketinggian ini bisa terlihat dari metode Kaitz Index. Perhitungannya,
dengan membandingkan besaran upah minimum yang berlaku dengan median upahnya.
Kenyataannya, besaran upah minimum di seluruh wilayah Indonesia ternyata sudah melebihi
median upahnya. Indonesia jadi satu-satunya negara dengan Kaitz Index lebih besar dari 1, di
mana idealnya berada pada kisaran 0,4%-0,6%," ungkap Ida.
Anggota Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari coba menjelaskan lebih detil soal pernyataan
Menaker terkait upah minimum yang masih terlalu tinggi. Itu kemudian dikomparasikan dengan
nilai produktivitas tenaga kerja Indonesia yang terbilang rendah.
"Ketika Ibu (Menaker Ida Fauziyah) mengatakan upah minimum yang ada ketinggian, itu bukan
menganggap pekerja itu sah mendapatkan upah lebih rendah. Ketinggian itu, komparasinya
kalau dilihat dari nilai produktivitas, kemampuan kita bekerja efektif dan efisien," terangnya.
Dita memaparkan, nilai produktivitas buruh cenderung lebih rendah dibandingkan dengan
upahnya. Bahkan, nilai efektivitas tenaga kerja di Indonesia masuk dalam urutan ke-13 di Asia.
"Baik jam kerjanya maupun tenaga kerjanya, ini umum secara nasional. Komparasinya
ketinggian itu [antara upah minimum dan produktivitas], tapi bukan berarti semua orang layak
dikasih gaji kecil," bebernya.
Dari sisi jam kerja, Dita melanjutkan, Indonesia sudah memberikan terlalu banyak hari libur bagi
pekerja. Jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, jumlah hari libur di Indonesia masih
tergolong lebih banyak.
"Dari segi jam kerja dan jumlah libur kita ini gede, banyak," sebutnya.
524
