Page 545 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 545
undang Cipta Kerja Ommbus Law sudah tidak seperti dulu lagi ketika melakukan pembahasan
upah. Diprediksi besaran usulan UMK yang akan direkomendasikan ke Gubernur untuk disahkan
nantlnyajuga hanya naik sekitar 0.93 persen atau sekitar Rp 23.186.
"Pesimis kita bisa naik, paling sama 0.93 persen juga. Sekarang rapat Depeda hanya seremonial
saja, nggak ada diskusi adu argumen. Karena kembali lagi Ketua Depeda bilang lnl ada surat
edaran Menteri, kita harus mempedomani PP 36. Kalau sudah seperti itu cemana lagi kita mau
berdebat sudah nggak seperti dulu lagi." ujar Rian Slnaga, Selasa (23/11).
Rian yang mewakili serikat pekerja menyebut, saat rapat pertama mereka hanya mendengarkan
penjelasan dan penyampaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Dellserdang tentang konsumsi
rumah tangga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi kepada seluruh pihak.
Dikatakannya, saat lnl situasi upah menjadi proyek nasional yang artinya sudah ditentukan
secara teipusat dari Jakarta. Karena adanya edaran dan Menteri Dalam Negeri, maka kepala
daerah pun tidak bisa berbuat banyak.
“Ada peraturan dan surat edaran dari Mendagri yang meminta agar kepala-kepala daerah apabila
menentukan upah tidak memakai PP 35 tahun 2021 tentang pengupahan bisa diberikan sanksi
bahkan bisa dipecat. Gimana Bupati mau menaikkan karena sudah diancam juga sama edaran
itu." kata Rian.(dra)
544
