Page 562 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

tergerus karena inflasinya lebih tinggi dari kenaikan upah, maka akan menjadi efek bola salju
yang merugikan perekonomian daerah. Saya khawatir akan terjadi penurunan daya beli," papar
Timoel.

Pernyataan tersebut merespons penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935.
Atau naik Rp37 ribu ketimbang upah 2021 sebesar Rp 4.416.186.

Dengan kenaikan hanya sebesar Rp 37.749 tersebut, menurut Timboel, sudah pasti upah baru
pekerja tak akan tergerus inflasi tahunan yang kini sudah mencapai 1,14 persen.

Oleh karena itu, menurut dia, Pemprov DKI harus mengambil sejumlah langkah untuk mencegah
penurunan daya beli, misalnya dengan memberi subsidi dengan menggunakan instrumen APBD.

Timboel menyebutkan, subsidi bisa diberikan dalam bentuk diskon untuk barang-barang pokok
kepada pekerja dengan pendapatan bulanan di ambang batas upah minimum hingga 10 persen
di atas upah minimum provinsi. Subsidi juga bisa dilakukan untuk membantu membayar biaya
kontrak rumah pekerja.

"Untuk mengakses subsidi itu, orang dengan upah di batas minimum hingga 10 persen di atasnya
bisa misalnya harus melapor ke dinas ketenagakerjaan dan membawa slip gaji," ujar Timboel.

Selain itu, subsidi juga bisa disalurkan untuk sektor pendidikan dengan memperluas cakupan
Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada pekerja dengan pendapatan sesuai dengan ketentuan contoh
di atas.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penetapan UMP itu sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula
yang ada dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
Tahun ini, UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.416.186. Atau naik 3,27 persen ketimbang 2020.

Ke depan, buruh akan menunggu realisasi janji Gubernur Anies yang akan membantu kehidupan
buruh. Bukan hanya omong doang alias omdo yang ujung-ujungnya politik pencitraan.

561