Page 564 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 564
mengaku, hal tersebut telah dirapatkan dengan sekda dan Bupati Boyolali. Hasilnya, angka Rp
2.010.299,30 yang diajukan ke gubernur.
"Kami sudah matur ke pimpinan. Yang diusulkan itu mengacu PP. Dan diminta sesuai hitungan
dan apa adanya. Surat bupati terkait UMK sudah kami naikan ke gubernur, kita tunggu
penetapan gubernur paling lambat 30 November," bebernya.
Arief menjelaskan penerapan UMK diperuntukan pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Maka pekerja di atas satu tahun harus ada perbedaan dengan mengacu pada struktur skala
upah. Sehingga kesejahteraan pekerja tetap terjamin.
"Jadi harus ada perbedaan. Perusahaan harus menerapkan struktur skala upah. Akan kami
tertibkan, struktur skala harus ditegakan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua KSPN DPD Boyolali, Wahono mengatakan, pihaknya tetap menolak angka
UMK yang mengacu PP Nomor 36 tahun 2021 tersebut. Menurutnya, penetapan rumus untuk
menghitung besaran UMK tidak sesuai dengan asas keadilan dan kondisi riil para buruh.
"Kami tetap mengacu pada UU 1945 pasa 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sesuai kewenangan kami, kami
mengusulkan UMK Rp 2,4 juta," terangnya.
Angka UMK Rp 2,4 juta tersebut berdasarkan survei riil tentang kebutuhan buruh. Terutama
dalam penghidupan yang layak, baik kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan dan
pendidikan. Meski telah diusulkan ke gubernur, pihaknya kekeh menolak dan akan melakukan
aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (23/11) mendatang.
"Maka KSPN akan tetap menolak. Kami tetap mengusulkan penghitungan UMK non PP Nomor
36 tahun 2021 itu demi kesejahteraan buruh," tegasnya. (rgl/adi/dam/radarsolo/ttg).
563
