Page 560 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 560
Dengan hanya kenaikan Rp 6.990, buruh menilai upah itu tidak mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat Tuban.
"Hari kita bersama-sama saksikan Pemkab Tuban dengan sengaja memiskinkan rakyatnya
sendiri. Buktinya Pemkab merekomendasikan UMK hanya berdasarkan atasan," kata salah satu
peserta aksi dalam orasinya, Duraji.
Duraji mengatakan, Pemkab Tuban telah menciptakan sejarah baru dengan tidak berpihak
kepada buruh. "Jangan pernah lupakan, pemerintah yang baru hari telah menciptakan sejarah
kelam. Dengan kenaikan upah minimum 6 ribu apakah cukup untuk makan?," ujarnya.
Masih kata Duraji, bahwa pihak buruh telah melakukan Rapat Gelar Pendapat (RDP)dengan
anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tuban.
Dalam hasil RDP tersebut, pihak buruh telah mengusulkan penghitungan UMK Tuban diluar
dengan PP 36 Tahun 2021.
"DPRD sudah sepakat adanya kenaikan UMK 2022. Namun nyatanya Pemkab Tuban tidak
bergeming sedikitpun," imbuhnya.
Selain itu, Duraji menyebut aksi unjuk rasa tidak akan berhenti pada hari ini saja. Para buruh
akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
"Jangan pernah lelah, hari ini baru kita mulai. Tuban akan lebih baik jika kita tidak berdiam diri,
upah akan lebih jika kita tidak tidur dirumah saja. Dan upah adalah urat nadi yang harus
diperjuangkan," tegasnya.
Diketahui para buruh menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat yakni di Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, DPRD Tuban, dan Kantor Pemkab Tuban. Dalam aksi
unjuk rasa, para mereka mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian.
559
