Page 555 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 555
Semua komponen yang dihitung sudah diberikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Kementerian
Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu baik unsur "pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan
serikat pekerja menyepakati usulan UMK Boyolali 2022 senilai Rp2.010.299,30.
"Datanya dari pusat. KSPN (Konfederasi Serikat Pekerja Nasional] tidak menyetujui angka ini.
Dia punya hitungan sendiri dan mengusulkan angka Rp2,4 juta," kata Kepala Dinas Koperasi dan
Ketenagakerjaan (Diskopnaker) Boyolali, Arief Wardiyanta, saat dihubungi Espos, Selasa
(23/11/2021).
Arief menyampaikan kesepakatan soal nilai UMK ini kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris
Daerah (Sekda). Bupati kemudian mengusulkan nilai UMK ini kepada Gubernur Jawa Tengah
dengan nilai Rp2.010.299,30.
"Surat dari Bupati sudah naik ke gubernur. Paling lambat penetapan oleh Gubernur 30 November
2021," ujar dia.
Nilai UMK ini, lanjut Arief, naik sekitar Rp10.OOO dibandingkan dengan nilai UMK pada 2020
yang mencapai Rp2 juta. UMK tahun depan hanya naik 0,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut dia, UMK menjadi acuan nilai upah kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu
tahun. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun harus disesuaikan dengan skala struktur
upah dan skala upah perusahaan.
Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Boyolali menolak nilai Upah Minimum
Kabupaten (UMK) 2022 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali senilai
Rp2.010.299,30. KSPN Boyolali mengusulkan nilai UMK 2020 seharusnya Rp2,4 juta.
Ketua DPD KSPN Boyolali, Wahono, mengatakan nilai UMK 2022 yang didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 belum memenuhi asas keadilan bagi para buruh. Nilai juga
itu sesuai dengan kondisi riil para buruh.
KSPN Boyolali mengusulkan nilai UMK 2022 yakni Rp2,4 juta. Angka ini merupakan hasil survei
kondisi buruh. Upah seharusnya bisa memenuhi penghidupan yang layak baik sandang, papan,
pangan, kesehatan, dan pendidikan.
"Kami menolak penghitungan upah berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021. PP ini akan turunan
dari UU Cipta Kerja. Kami menolak UU Cipta Kerja. Kami konsisten akan hal ini," kata dia, saat
dihubungi Espos, Selasa (23/11/2021).
Menurut dia, penghitungan upah harus berdasarkan pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yakni warga
negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nilai UMK yang rendah ini
akan berdampak pada produktivitas pekerja.
"KSPN tetap menolak. Kami akan menggelar aksi di Gubernuran pada Kamis mendatang," ujar
dia.
554
