Page 553 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 553

Dilansir dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker, dalam PP Nomor 36
              Tahun  2021,  penentuan  Upah  Minimum  ditetapkan  berdasarkan  kondisi  ekonomi  dan
              ketenagakerjaan.

              “Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah upah minimum yakni dengan formula,”
              tulis akun Kemenaker.

              Nilai UMP tahun 3033 ditetapkan pada nilai tertentu di anatr abatas atas dan batas bawah pada
              wilayah  yang  bersangkutan  dengan  menggunakan  formula  penyesuaian  sebagaimana  diatur
              dalam Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021.

              Dalam pasal tersebut tertuang bahwa batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah
              minimum tertinggi yang didapat. Kemudian, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai
              upah minimum terendah yang dapat ditetapkan.

              Dewan  Pengupahan  Provinsi  melakukan  perhitungan  penyesuaian  UMP,  kemudian
              direkomendasikan kepada  Gubernur  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  untuk  dibuatkan
              penetapan.

              Nilai  penetapan  penyesuaian  UMP  harus  berdasarkan  hasil  perhitungan  penyesuaian  upah
              minimum yang menggunakan formula.

              Sebagai  persiapan  penentuan  Upah  Minimum  Provinsi  tahun  2022,  Kementerian
              Ketenagakerjaan menggelar dialog bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan
              Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripnas) di Jakarta.

              Dialog yang diselenggarakan tanggl 21-22 November 2021 sebagai persiapan dan penyamaan
              pandangan khusus mengenai mekanisme penetapan upah minimum.

              Sesuai dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Kenaikan UMP 2022 tercatat rata-rata sebesar 1,09%, terkait dengan lambatnya pertumbuhan
              ekonomi akibat pandemi Covid-19.

              Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2022 yang sudah ditetapkan oleh masing masing Gubernur di
              daerahnya. Berikut ini besaran nominal UMP tahun 2022 di masing masing Provinsi: 1. Jakarta
              Rp. 4.453.935 naik Rp. 37.749 2. Bali Rp. 2.516.971 naik Rp. 22.971 3. Banten Rp. 2.501.203
              naik Rp. 40.000 4. Jawa Barat Rp. 1.841.487 naik 31.135 5. Jawa Tengah Rp. 1.812.935 naik
              Rp. 13.956 6. Jawa Timur Rp. 1.891.567 naik Rp. 22.790 7. Sulawesi Selatan Rp. 3.165.876 naik
              Rp. 876 8. Yogyakarta Rp. 1.840.915 naik Rp. 75.915 9. Riau Rp. 2.938.564 naik Rp. 50.000 10.
              Sumatera  Utara  Rp.  2.552.609  naik  Rp.  23.186  11.  Sumatera  Barat  Rp.  2.512.539  naik  Rp.
              28.498 12. Kalimantan Tengah Rp. 2.922.516 13. Kalimantan Timur Rp. 3.014.497 14. Sulawesi
              Utara Rp. 3.310.723 15. Papua Rp. 3.561.932 naik Rp. 45.232 16. Papua Barat Rp. 3.200.000
              naik Rp. 65.400 Itulah penjelasan terkait dengan Upah Minimum Provinsi dan besaran kenaikan
              nominal UMP tahun 2022 yang diumumkan 16 daerah di Indonesia.***














                                                           552
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558