Page 577 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 577

Judul               Disnaker Lampung Akan Beri Sanksi Perusahaan Yang Tidak Patuh
                                    Aturan UMP 2022
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://rri.co.id/bandar-lampung/ekonomi/1269426/disnaker-lampung-
                                    akan-beri-sanksi-perusahaan-yang-tidak-patuh-aturan-ump-2022
                Jurnalis            Indra Achmad
                Tanggal             2021-11-24 11:34:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pasca  ditetapkannya  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  Lampung  tahun  2022  oleh  Dewan
              Pengupahan yang telah ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinas Tenaga Kerja
              Provinsi  Lampung  melakukan  sosialisasi  terhaap  seluruh  perusahaan  yang  ada  di  Provinsi
              Lampung.


              DISNAKER LAMPUNG AKAN BERI SANKSI PERUSAHAAN YANG TIDAK PATUH
              ATURAN UMP 2022

              Bandar Lampung: Pasca ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2022 oleh
              Dewan Pengupahan yang telah ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dinas Tenaga
              Kerja Provinsi Lampung melakukan sosialisasi terhaap seluruh perusahaan yang ada di Provinsi
              Lampung.

              Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  Lampung,  Agus  Nompitu  kepada  RRI  menjelaskan,
              sosialisasi  UMP  kepada  pihak  perusahaan  yang  dilakukan  melalui  media  massa  tersebut,
              bertujuan untuk menjadi acuan bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Kota di Lampung dalam
              menentukan standar u[pah bagi karyawannya.

              Menurutnya,  pihak  perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  UMP  tersebut,  karena  merupakan
              kesepakatan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha,
              serikat pekerja atau buruh serta akademisi.

              Sehingga dia meminta kepada seluruh pengusaha agar dapat mematuhi peraturan standar UMP
              yang akan berlaku mulai 1 Januari tahun 2022 tersebut. Jika nantinya terdapat pihak perusahaan
              yang melanggar aturan UMP Lampung tahun 2022, Agus Nompitu menegaskan, pemerintah akan
              memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

              "Kami  sudah  memberikan  sosialisasi  keperusahaan  terkait  UMP  Lampung  tahun  2022,  baik
              secara  langsung,  maupun  melalui  meadia  massa.  Jika  nantinya  kami  mendapati  pihak

                                                           576
   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582