Page 581 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 581
Judul Kenaikan UMP yang Terendah, dan Cuma Alakadar
Nama Media jambi-independent.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jambi-independent.co.id/read/2021/11/24/18046/kenaikan-
ump-yang-terendah-dan-cuma-alakadar-/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-24 11:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata nasional hanya naik 1,09
persen adalah dampak 'kejam' penetapan UU Cipta Kerja. Suatu angka yang amat rendah jika
dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didengungkan, atau angka inflasi rendah yang di
banggakan.
KENAIKAN UMP YANG TERENDAH, DAN CUMA ALAKADAR
Oleh: Dr. Noviardi Ferzi
Ala kadarnya. Kata ini tepat mengambarkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022
yang hanya Rp 18.872,11 atau 0,72 persen, dari tahun 2021 Rp 2.630.162,13 menjadi Rp
2.649.034,24 per bulan.
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata nasional hanya naik 1,09
persen adalah dampak 'kejam' penetapan UU Cipta Kerja. Suatu angka yang amat rendah jika
dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didengungkan, atau angka inflasi rendah yang di
banggakan.
Formulasi perhitungan UMP 2022 sudah menggunakan PP No 36 Tahun 2021 sebagai aturan
turunan UU Cipta Kerja. Hasilnya secara rata-rata nasional, kenaikan UMP sama sekali tidak
signifikan.
Provinsi Jambi hanya mengambil proporsi 0,73 persen dari batas 1,09 persen yang digariskan.
Kejam memang, tapi inilah implikasi UU Cipta Kerja, tak hanya memiskinkan tapi juga cenderung
" melecehkan ".
Meskipin pahit, ini suatu kemenangan pihak yang pro investasi, meskipun mereka tak
sepenuhnya faham konsep investasi yang di dengungkan. Dampak penerapan UU Cipta Kerja
dengan turunan aturan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
UMP secara nasional adalah kenaikan terendah dalam sejarah republik ini. Segelintir kekuatan
oposisi di parlemen dan organisasi serikat buruh sedari awal keras menolak UU Cipta Kerja,
580
