Page 605 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 605
Karena dengan formulasi ini setidaknya sudah ada beberapa provinsi yang tidak bisa naik
UMPnya karena sudah melebihi batas atas. Sementara di sisi lain batas bawah tidak boleh lebih
rendah dari UMP sebelumnya yang pada 2021 diputuskan tidak ada kenaikan dengan alasan
pandemi.
Akar masalah kenaikan yang kecil ini adalah ekses formulasi perhitungan UMP yang tidak lagi
memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana aturan sebelumnya di PP
78/2015 tentang Pengupahan.
Sementara di PP 36/2021 turunan Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar
kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi
variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.
Saat ini keputusan ada di tangan gubernur untuk bisa memberikan keputusan yang terbaik, kita
harapkan dengan aspirasi yang disampaikan pekerja dan proyeksi kenaikan yang dihitung
pemerintah pusat bisa menemukan jalan tengah. UMP adalah salah satu modal untuk konsumsi
yang menjadi variabel utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur sebagai kepala daerah bisa menggunakan kewenangannya untuk menaikan upah
minimum (UM) dari yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Karena Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kewenangan
sepenuhnya kepada kepala daerah untuk menetapkan nilai kenaikan UM di daerahnya.
Apalagi selama ini kenaikan UM yang ditetapkan oleh Kemenaker lebih rendah dari nilai inflasi.
Penting sekali upah minimum di atas nilai inflasi karena jika harga barang meningkat sementara
kenaikan pendapatan di bawah harga barang artinya ada pergerusan nilai upah riil.
Di sisi lain, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di
daerahnya tetap terjaga setiap tahunnya. Artinya, dia mengatakan pertumbuhan ekonomi itu
mesti didukung oleh daya beli masyarakat yang juga terjaga.
Dengan peningkatan upah riil kenaikan upah di atas inflasi maka akan mendorong daya beli
masyarakat, akan mendorong barang dan jasa lebih cepat lagi di suatu wilayah sehingga
mempercepat proses produksi yang baru Namun menunggu keberpihakan Gubernur juga suatu
hal yang tak mungkin, karena di sisi lain, sekarang pemerintah pusat mengancam bakal
memberhentikan secara permanen gubernur atau kepala daerah yang tidak mengikuti formulasi
penghitungan UM sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yang menjadi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut pemerintah sanksi itu diambil untuk memastikan program strategis nasional masalah
UM dapat ditaati oleh setiap daerah. Harapannya, penetapan UM yang mengacu pada formula
baku dalam PP itu dapat menciptakan iklim usaha yang berdaya saing dan kondusif bagi
pengusaha.
Bentuk sanksi administrasi itu di antaranya teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga
pemberhentian permanen. Adapun, landasan hukum dari sanksi itu tertuang dalam Undang
Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Akhirnya, tak salah memang, jika sebagian kalangan menilai, ketentuan penetapan upah
minimum ini adalah program strategis nasional, ini bentuk kesewenangan, akan nasib para
buruh. (*)
604
