Page 628 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 628
Judul Tuntut Kenaikan UMK, Ratusan Buruh Unjuk Rasa di Halaman Pemkab
Bandung
Nama Media jabarekspres.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jabarekspres.com/berita/2021/11/24/ratusan-buruh-unjuk-rasa-
di-halaman-pemkab-bandung/
Jurnalis nurranirusmana
Tanggal 2021-11-24 10:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Dadang Supriatna (Koordinator Aksi) Kami juga gabungan Serikat Pekerja dan Serikat
Buruh Kabupaten Bandung menuntut kepada Bupati Bandung untuk merekomendasikan
kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bandung tahun 2022 sebesar 10%, dari Nilai UMK Tahun
2021 sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja
positive - Dadang Supriatna (Koordinator Aksi) Maka kami terus mengawal dan memastikan
kenaikan Upah Minimum sesuai Kabupaten Bandung sebesar 10% atau ambil jalan tengah
sebesar 8 % dari nilai UMK 2021 yang di harapan anggota kami
Ringkasan
Ratusan buruh yang tergabung dari serikat kerja KSPI dan KSPN kembali melakukan aksi unjuk
rasa di gerbang Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung. Ratusan buruh tersebut masih
menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 10 persen. Koordinator aksi buruh
Adang mengatakan, aksi ini dilakukan karena pihaknya meminta kepada Bupati Bandung Dadang
Supriatna untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan atau merevisi yang
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan permintaan pekerja dan buruh.
TUNTUT KENAIKAN UMK, RATUSAN BURUH UNJUK RASA DI HALAMAN PEMKAB
BANDUNG
SOREANG - Ratusan buruh yang tergabung dari serikat kerja KSPI dan KSPN kembali melakukan
aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung. Ratusan buruh tersebut
masih menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar 10 persen.
Koordinator aksi buruh Adang mengatakan, aksi ini dilakukan karena pihaknya meminta kepada
Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda)
Ketenagakerjaan atau merevisi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan permintaan pekerja
dan buruh.
627
