Page 649 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 649
Samarinda ke Gubernur Kaltim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Kaltim.
Ketua Depeko Samarinda yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Samarinda, Wahyono Adi Putro menyebutkan hasil kenaikan UMK Samarinda sudah melalui
perhitungan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Kita berpegangan pada aturan yang berlaku, dari UU cipta kerja, PP 36, terus surat dari
Kemenaker itu semua kita pakai," ucapnya Selasa (23/11).
Ia menyebutkan kenaikan UMK di Kota Samarinda berdasarkan persentase diakui tak mencapai
1 persen, akan tetapi ia tegaskan bahwa kenaikan itu sudah beracuan dari aturan yang berlaku.
Untuk diketahui UMK Samarinda 2020 sampai 2021 ini sebesar Rp3.112.156, sementara
mengalami kenaikan pihaknya masih enggan menyampaikan kepada awak media.
"Nominalnya ini masih mau disampaikan ke walikota dulu untuk diteruskan ke gubernur. Yang
jelas UMK kita di atas UMP (Upah Minimum Provinsi) Kaltim," tegasnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Samarinda, Nur Wahyudi yang Sth
WAHYONO ADI juga termasuk unsur bagian dari Depeko menyebutkan bahwa kenaikan yang
ada itu dinilai, sangat ideal, sebab dari besaran kenaikan yang ada mampu memberikan ruang
kepada pengusaha untuk berbenah setelah menghadapi kondisi keuangan yang ikut terkena
imbas dari pandemi Covid-19.
"Kenaikannya di angka 0,82 persen dari UMK 2021," bebernya.
Disinggung mengenai komitmen Apindo juga menegaskan bahwa kedepannya setelah UMK 2022
telah ditetapkan pihaknya juga bakal melakukan monitoring terhadap perusahaan-perusahaan
guna memastikan penerapan pemberian upah sesuai dengan besaran UMK yang nantinya akan
ditetapkan. Akan tetapi jika di kemudian hari ditemukan perusahaan yang bandel memberikan
upah dibawah besaran UMK, jelas pihaknya tak tinggal diam.
"Kita lakukan pembinaan, jika tetap tidak menjalankan akan diberikan sanksi yang berlaku,"
tegasnya.
Ternyata dari kenaikan dengan besaran yang ada itu juga turut mengalami penolakan dari Ketua
Serikat Buruh Mandiri Indonesia (SBMI) Kaltim, Fitri Lari yang masuk dalam Depeko Samarinda.
Pandangan dari serikat buruh tersebut mengenai kenaikan upah dengan besaran yang ada justru
kecewa. Bahkan ia mengomentari dari segi regulasi dan kondisi pandemi Covid-19.
"Sebenarnya tidak berbanding lurus antara kesulitan perusahaan dengan konsep upah yang
dibuat oleh PP 36. Kalau mau bicara kepantasan ya sejajarkan saja dengan inflasi, kan inflasi
Kaltim atau Samarinda sekitar 1 persen lebih ya setidaknya naik lah segitu. Nah ini kan hanya
0,8 atau Rp25 ribu," sebutnya dengan lantang. (ve)
648
