Page 654 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 654
"Cuma sekarang ini karena pandemi pemerintah ada membuat regulasi aturan yang lebih simpel
sesuai UU ketenagakerjaan penjabaran dari Omnibuslaw yang kita terapkan untuk 2022 ini,"
jelasnya.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram
(Unram) Dr Abdul Aziz Bagis mengatakan kenaikan upah minimum jika dijalankan secara
konsisten oleh pengusaha, maka akan mampu mengangkat ekonomi daerah. Hanya saja
masalahnya di NTB meskipun upah minimum menjadi Rp 2,21 juta dan itu relatif kecil, tetapi
tidak semua pelaku usaha menjalankan secara konsisten.
"Jujur saja UMK kebanyakan yang saya amati tidak pernah bisa menyanggupi UMR itu. Paling
mereka (pengusaha, red) hanya 70 persen dari UMR yang ditentukan," katanya.
Sekarang persoalannya mayoritas UMP di NTB ini tidak semuanya mampu membayar. Mereka
perusahaan hanya punya kemampuan masih di sekitar Rp 1,5 juta -Rp1,6 juta membayar upah
dan buruh terpaksa menerima karena kesulitan mencari lapangan kerja yang lain.
"Ini harus dipikirkan pemerintah. Jadi jangan pemerintah merasa tugasnya sudah selesai
harusnya dengan menaikkan Rp 23 ribu itu. Tugas pemerintah daerah bagaimana supaya
kebijakan ini dijalankan secara konsisten oleh pengusaha di lapangan," ucapnya, (dev)
caption:
PEKERJA: Pengusaha mengklaim telah membayar upah pekerja sesuai aturan upah minimum.
653
