Page 656 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul UMP Naik Rp 25 Ribu
Nama Media Kupang Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis ACA
Tanggal 2021-11-24 09:50:00
Ukuran 770x313mmk
Warna Warna
AD Value Rp 147.840.000

News Value Rp 1.478.400.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp
1.975.000. Jumlah ini lebih besar Rp 25.000 dari UMP tahun 2021.

UMP NAIK RP 25 RIBU

Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp
1.975.000. Jumlah ini lebih besar Rp 25.000 dari UMP tahun 2021.
"Ada kenaikan UMP Provinsi NTT pada tahun 2022. Kenaikan itu sebesar Rp 25.000 dari UMP
Provinsi NTT tahun 2021," sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing
di Kupang, Selasa (23/11). Saat memberi penjelasan, Sekda Polo Maing didampingi Kepala Dinas
Koperasi Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia R Pekujawang.

Ia menjelaskan, kenaikan UMP 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor
02/KEP/HK/2021 tanggal 19 November 2021. Menurutnya, kenaikan UMP sebesar Rp 25.000
sesuai perhitungan ekonomis yang dilakukan sejumlah pihak yang terkait dengan urusan
pengupahan.

Sekda Polo Maing mengatakan, penetapan UMP sebesar Rp 1.975.000 itu melalui usulan Dewan
Pengawas Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti unsur
pemerintah, pengusaha atau pemberi kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat
Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi NTT.

Kenaikan UMP juga berdasarkan hasil kajian secara ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Selain itu, mempertimbangkan dengan ketentuan batas atas sebesar Rp 2,5 juta dan batas
bawah, yakni 50 persen dari batas atas.

Ia menegaskan, penetapan UMP 2022 menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing daerah.

Setelah penetapan UMP, lanjut Sekda Polo Maing, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan
penetapan upah minimum dan melakukan sosialisasi kepada semua pihak termasuk pelaku
usaha untuk memberlakukan UMP kepada pekerjanya. "Kami berharap pemerintah

655