Page 653 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul Pengusaha Klaim Bayarkan Upah Pekerja Sesuai Aturan
Nama Media Radar Lombok
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Dev
Tanggal 2021-11-24 09:50:00
Ukuran 247x81mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.230.000

News Value Rp 111.150.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pembayaran upah pekerja diklaim sudah sesuai aturan Upah Minimum dari pemerintah oleh
perusahaan. Pengusaha yang belum mampu membayarkan tentu ada kesepatan antara pekerja
dan pengusaha, terutama pada kondisi usahanya belum baik. Kendati dari serikat pekerja
menyebutkan masih banyak pengusaha tidak membayarkan upah pekerja sesuai dengan UMP.
Padahal sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait sanksi perusahaan bandel.

PENGUSAHA KLAIM BAYARKAN UPAH PEKERJA SESUAI ATURAN

MATARAM - Pembayaran upah pekerja diklaim sudah sesuai aturan Upah Minimum dari
pemerintah oleh perusahaan. Pengusaha yang belum mampu membayarkan tentu ada
kesepatan antara pekerja dan pengusaha, terutama pada kondisi usahanya belum baik. Kendati
dari serikat pekerja menyebutkan masih banyak pengusaha tidak membayarkan upah pekerja
sesuai dengan UMP. Padahal sudah ada kebijakan dari pemerintah terkait sanksi perusahaan
bandel.

''Namanya pengusaha ada saja yang belum baik, apalagi kondisi seperti ini. Kenaikan berapa
rupiah pun kalau kondisi perusahaannya belum baik tidak bisa dipaksakan," kata Ketua Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB I Wayan Jaman Saputra, Selasa (23/11).

Dikatakan Wayan, sekarang ini pengusaha baru memulai bangkit dan belum bisa dikatakan pulih
sepenuhnya. Artinya belum bisa memberikan upah pekerja dengan normal. Tetapi di satu sisi
tentu saja ada pengusaha yang mampu membayarkan, apalagi banyaknya pengusaha di NTB.
"Kami mengimbau bagi pengusaha yang mampu harus membayar seusai UMP. Kalau belum
mampu memang ada aturan. Pengusahanya harus di audit dan biayanya besar," ucapnya.

Namun, pengusaha untuk melakukan audit pun harus mengeluarkan biaya besar. Apalagi banyak
beban yang harus dibayarkan oleh para pengusaha, salah satunya kredit di bank dan sebagainya.
Sejauh ini, pihaknya tidak ada menerima laporan sebelum pandemi Covid-19 dari anggota Apindo
yang tidak membayar upah sesuai ketentuan. Terlebih penetapan UMP sendiri kebijakan sudah
ada dari sejak dulu dan diikuti semua oleh pengusaha.

652