Page 667 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 667
Kenaikan UMP hanya Rp 8.484 bahkan tidak cukup untuk membeli 2 liter BBM.
bagaimana tanggapan Anda?
Dewan pengupahan sudah membahas dan Juga mengkaji tapi kita mengacu arah kebijakan
strategis nasional yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemenaker. Salah satunya tentu
pertimbangan untuk tidak ada terjadinya kesenjangan antarwilayah antarprovinsi. Ada Juga
provinsi yang tidak menalkan UMP-nya. Karena ada beberapa pertimbangan kondisi ekonomi
dldaerahnya dan Lampung dengan pertimbangan tetap menalkan UMP meskipun tidak semua
menerima UMP tersebut.
Pertimbangan ekonomi daerah, dan adanya Juga pertimbangan kondisi kete-nagakerjaan serta
tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Namun lnl adalah upah terendah yang harus diberikan
kepada buruh yang bekerja dibawah 1 tahun dan pekerja dia tas 1 tahun tentu dimintakan harus
menyusun skala upah.
Dalam penentuan UMP. apa dasar aturannya?
SK Gubernur Lampung Nomor G /634/V.08/ HK/2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP
2022. UU 11 Tahun 2020 UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan dan Surat Edaran
Menaker No.B-M/383/ HI.01.00//M/2021.
Siapa saja yang ikut dalam pembahasan penentuan UMP?
Dlantaranya akademisi, para pakar, perwakilan Apln-do. serikat buruh serta BPS.
Sebelum penentuan UMP. terlebih dahulu ada pengukuran Kebutuhan Hidup Layak
(KHL). Bisa jelaskan detailnya?
Jadi didasarkan dari data BPS. seperti rumah tangga dan rumah tangga yang bekerja serta inflasi.
Termasuk Juga berbagai tingkat kelayakan yang menjadi variabel upah minimum tertinggi dan
upah minimum terendah.
Apa saja komponen yang masuk dalam pengukuran KHL?
Pertimbangan yang diberikan yaitu tingkat inflasi, produk domestik reglnonal bruto, tingkat harga
yang ada dl masyarakat. Pertimbangannya juga terkait keseimbangan memperkecil kesenjangan
antarwilayah. Dan UMP ini akan menjadi dasar penetapan UMK yang paling lambat pada 30
November 2021.
Terkait penolakan serikat buruh atas UMP 2022. bahkan ada rencana demonstrasi,
tanggapan Anda?
Tidak semua keputusan yang diberikan pemerintah itu memuaskan semua pihak dan Itu
keputusan yang terbaik. Adanya aksi itu merupakan hak mereka.
Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berwenang dan kita tetap menerima
aspirasi secara konstruktif, (bayu saputra)
caption:
Agus Nompitu
666

