Page 78 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 78
Adapun kepala daerah seperti gubernur dan bupati yang ingin menaikkan upah, kata Said, malah
diancam akan diberi sanksi oleh Mendagri. Oleh karena itu, para buruh bereaksi keras menolak
kebijakan soal UMP tersebut.
Lebih jauh, Said menjelaskan, buruh daru berbagai serikat buruh yang menggelar unjuk rasa di
DKI Jakarta akan berada di sejumlah titik. Mulai dari depan gedung Mahkamah Konstitusi hingga
kantor Balaikota. "Sebagai simbol tak setuju dengan penetapan UMP," ucapnya.
Ia mengaku tak bisa membayangkan jika MK mengambil keputusan yang merugikan buruh soal
uji formil dan uji materiil UU Cipta Kerja. "Saya gak bisa bayangin. Bakal ada akumulasi upah
murah, dg Omnibus Law mengeksploitasi buruh. Antara 25-29-30 November sampai nanti kita
mogok nasional," kata Said.
Said berharap hakim konstitusi menggunakan kenegarawanan dan hatinya untuk menerima
gugatan buruh tersebut. "Uji formil diterima dan membatalkan UU Cipta Kerja," ujarnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker
Indah Anggoro Putri sebelumnya menyatakan rata-rata UMP 2022 akan naik 1,09 persen pada
tahun 2022. Angka ini merupakan hasil dari formula yang ada di dalam PP 36 yang merupakan
produk hukum pasca lahirnya UU Cipta Kerja.
Ia sangat mengecam keputusan pemerintah menaikkan UMP yang besarannya sangat jauh dari
lonjakan inflasi yang dirasakan buruh selama ini. "Ini jahat sekali. Pemufakatan dari menteri
tenaga kerja dan pengusaha hitam menetapkan upah murah," kata Said.
77
