Page 200 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 200
Mengingat pentingnya kenaikan manfaat JKK dan JKm ini untuk kesejahteraan pekerja
dan ahli warisnya, BPJS Watch berharap Presiden segera menandatangani Revisi PP
No. 44 Tahun 2015 dalam minggu pertama Nopember ini sehingga pekerja dan ahli
waris pekerja yang meninggal dunia segera menikmati kenaikan manfaat JKK dan
JKm untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan ahli waris pekerja khususnya untuk
kelanjutan sekolah anak pekerja hingga perguruan tinggi.
"Untuk tidak mengulangi lagi kelalaian atas Pasal 29 dan 36 PP No. 44 Tahun 2015
saat ini, kami pun mendesak Pemerintah untuk melakukan kajian manfaat JKK dan
JKm di tahun 2020 nanti sehingga manfaat JKK dan JKm bisa dinaikan lagi pada tahun
2021 yaitu dua tahun sejak kenaikan di 2019 ini," urainya.
JKK dan JKm untuk Seluruh Pekerja Mengingat manfaat JKK dan JKm yang akan
ditingkatkan tertuang dalam revisi PP No. 44 Tahun 2015, Timboel mengatakan
bahwa sudah seharusnya seluruh segmen pekerja lainnya pun turut menikmatinya.
"Program JKK dan JKm bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Pemerintah non PNS (PPNPNS) yang selama
ini dikelola PT. Taspen hendaknya segera diintegrasikan ke dalam program JKK dan
JKm yang dikelola BP Jamsostek sehingga seluruh pekerja bergotong royong dan
menikmati manfaat yang sangat baik bersama-sama," ujarnya.
"Saya menilai manfaat JKK dan JKm yang diterima pekerja swasta dan BUMN selama
ini lebih baik dari yang diterima PNS, PPPK dan PPNPNS, apalagi dengan kenaikan
manfaat JKK dan JKm di BP Jamostek," kata Timboel.
Segmen pekerja informal miskin pun, lanjut Timboel berhak mendapatkan program
JKK dan JKm.
"Pemerintah diharapkan segera menerapkan instrument PBI (Penerima Bantuan
Iuran) untuk Program JKK dan JKm bagi pekerja informal miskin di tahun 2021,
Page 199 of 328.
