Page 198 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019

Program JKK dan JKm Khusus untuk Program JKK dan JKm, Timboel Siregar
menjelaskan bahwa dengan dana kelolaan dan hasil investasi yang besar tersebut

tentunya manfaat kedua program ini harus terus ditingkatkan untuk memberikan

perlindungan lebih besar lagi kepada pekerja dan ahli warisnya.

"Mengacu pada Pasal 29 dan 36 PP No. 44 Tahun 2015, besarnya Iuran dan manfaat

program JKK dan JKm bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama
setiap 2 (dua) tahun. Besaran iuran JKK dan JKm secara nominal otomatis meningkat

dengan naiknya upah minimum dan kenaikan upah tiap tahun, tetapi manfaat JKK

dan JKm sudah empat tahun ini tidak naik," jelasnya.

Bila mengacu pada Pasal 29 dan 36 tersebut seharusnya manfaat JKK dan JKm sudah

naik di tahun 2017 dan 2019 saat ini, tetapi hingga saat ini kenaikan manfaat tersebut

belum juga kunjung tiba. Dengan tidak naiknya manfaat JKK dan JKm maka pekerja

dan ahli waris pekerja tentunya dirugikan.

Timboel Siregar juga menyebutkan saat ini draft revisi PP No. 44 Tahun 2015 yang

mengatur kenaikan manfaat JKK dan JKm sudah di meja Presiden, dan tinggal
ditandatangani oleh Presiden. Proses revisi ini sudah memakan waktu empat tahun

dan proses penandatanganannya juga lama, mengingat sejak Bulan Mei 2019 lalu

Menteri Sekretaris Negara sudah meminta beberapa kementerian memberikan paraf
atas draft Revisi PP No. 44 ini.

"Saya menilai keterlambatan ini disebabkan tidak responsifnya para pembantu

Presiden mengimplementasikan Pasal 29 dan 36 PP No. 44 tahun 2015," tuturnya.

Proses lamanya revisi dan penandatanganan draft revisi PP No. 44 tahun 2015 ini,

kata Timboel, berdampak pada manfaat yang diterima pekerja dan ahli waris bagi

pekerja yang meninggal dunia.

Page 197 of 328.