Page 194 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 194
Menurut Timboel Siregar selaku Koordinator Advokasi BPJS Watch, program JKK dan
JKm semestinya terus ditingkatkan agar bisa memberi perlindungan lebih besar baik
bagi pekerja maupun ahli warisnya.
Namun sayangnya manfaat JKK dan JKm tak naik sejak empat tahun lalu. Padahal,
kata dia, mengacu pada Pasal 29 dan 36 PP No. 44 Tahun 2015, besarnya iuran dan
manfaat program JKK dan JKm bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling
lama setiap 2 (dua) tahun. Besaran iuran JKK dan JKm secara nominal otomatis
meningkat dengan naiknya upah minimum dan kenaikan upah tiap tahun.
"Bila mengacu pada Pasal 29 dan 36 tersebut seharusnya manfaat JKK dan JKm sudah
naik di tahun 2017 dan 2019 saat ini, tetapi hingga saat ini kenaikan manfaat tersebut
belum juga kunjung tiba. Dengan tidak naiknya manfaat JKK dan JKm maka pekerja
dan ahli waris pekerja tentunya dirugikan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada
Sabtu (2/11).
Saat ini, lanjutnya, draft revisi PP No. 44 Tahun 2015 yang mengatur kenaikan
manfaat JKK dan JKm sudah di meja presiden, dan tinggal ditandatangani. Proses
revisi ini sudah memakan waktu empat tahun, mengingat sejak Mei 2019 lalu Menteri
Sekretaris Negara sudah meminta beberapa kementerian memberikan paraf atas draft
Revisi PP No. 44 ini.
"Saya menilai keterlambatan ini disebabkan tidak responsifnya para pembantu
Presiden mengimplementasikan Pasal 29 dan 36 PP No. 44 tahun 2015," ujar Timboel.
Proses lamanya revisi dan penandatanganan draft revisi PP No. 44 tahun 2015 ini
berdampak pada manfaat yang diterima pekerja dan ahli waris bagi pekerja yang
meninggal dunia.
Page 193 of 328.
