Page 252 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 252

Title          UPAH MINIMUM 2020 JABAR DIKETOK SEBESAR RP1,81 JUTA
                Media Name     bandung.bisnis.com
                Pub. Date      01 November 2019
                               https://bandung.bisnis.com/read/20191101/550/1165766/upah-minimum-2020 -jabar-
                Page/URL
                               diketok-sebesar-rp181-juta
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive











               BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan penetapan Upah
               Minimum Provinsi (UMP) 2020 diterima pengusaha dan buruh, meski harus tetap
               mengantisipasi dinamika Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat (Jabar) Moh. Ade Afriandi
               mengatakan secara umum, penetapan UMP Jabar 2020 tidak mengalami gejolak
               yang berarti karena angka kenaikan 8,51 persen sudah berdasarkan Surat Edaran
               Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional, dan
               Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019 pada Gubemur se-Indonesia pada
               15 Oktober 2019.

               "Soal UMP Jabar 2020 bisa dibilang landai, perhitungan dan daftar perhitungan kita
               sudah mengacu ke surat Menaker tersebut, dan Gubernur Jabar sesuai peraturan
               pemerintah menetapkan UMP," paparnya di Bandung, Kamis (31/10/2019) malam.

               Besaran UMP Jabar 2020 telah ditetapkan sebesar Rp1,81 juta. Perhitungannya,
               dengan dasar UMP 2019 yang sebesar Rp1.668.373 dan adanya kenaikan 8,51 persen
               atau Rp 141.978,542, maka besarannya menjadi Rp1.810.351,54.

               Menurut Ade, yang perlu dicermati dan diantisipasi adalah pembahasan di sejumlah
               wilayah khusus seperti Bogor, Karawang, Bekasi, dan Purwakarta yang relatif rentan
               bergejolak terutama terkait pembahasan UMSK.

               "Khusus Karawang, Bekasi, Bogor itu biasanya di upah minimum sektoral. Dan itu
               prosesnya nanti," ujarnya.

               Sampai saat ini, pihaknya juga masih menunggu laporan dari dewan pengupahan di
               kabupaten/kota tentang proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
               2020. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengaku sudah meminta agar kinerja
               dewan pengupahan di daerah lebih cermat dalam menentukan komponen-
               komponen kenaikan UMK.




                                                      Page 251 of 328.
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257