Page 250 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 250
dilengkapi oleh data-data empris, sehingga dapat menjadi bahan masukan kepada
kami. Menurutnya, tuntutan kenaikan tersebut didasarkan oleh survei, namun sampai
saat ini pemerintah belum menerima dasar dari survei tersebut. Sementara angka
yang ditetapkan pemerintah telah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
nasional.
Dinar menambahkan, Kemnaker telah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo
untuk mulai menyusun pokok-pokok pikiran dalam rangka merevisi PP No.78/2015
tentang Pengupahan. Saat ini, Kemnaker terus melakukan dialog dengan berbagai
pihak, baik dengan pihak pekerja dan pengusaha, untuk memberikan masukan atas
perbaikan beleid tersebut.
"Selama ini banyak pihak yang menyatakan keberatan atas peraturan tersebut, tetapi
tidak pernah memberikan ide konkrit dan implementatif hal-hal apa saja yang perlu
diubah dari peraturan tersebut. Sekarang kami sedang mengumpulkan bahan-
bahannya," kata dia.
Adapun, terkait revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, ia menegaskan
bahwa selama ini belum ada proses revisi UU tersebut. Dia meminta masyarakat
untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan, terkait revisi UU Ketenagakerjaan.
"Kami belum ada draft-nya, jadi kalau mereka bilang menolak, sebenarnya apa yang
ditolak," tegasnya.
Sumber : Bisnis.com
Page 249 of 328.
