Page 245 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 245

Title          KEMNAKER BERTEMU PERWAKILAN MASSA BURUH, INI YANG DIBAHAS
                Media Name     suara.com
                Pub. Date      01 November 2019
                               https://www.suara.com/news/2019/11/01/105130/kemnaker-bertemu-perwakil an-
                Page/URL
                               massa-buruh-ini-yang-dibahas
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive





               Sejumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) melakukan unjuk rasa di Gedung
               Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pada hari Kamis (31/10/2019). Dalam unjuk
               rasa ini, massa SP/SB menyuarakan 2 tuntutan kepada pemerintah. Kedua tuntutan
               tersebut telah diterima Kemnaker melalui audiensi yang dilangsungkan di Kantor
               Kemnaker.

               Usai menerima audiensi perwakilan unjuk rasa, Direktur Pengupahan Kemnaker,
               Dinar Titus Jogaswitani, menjelaskan, 2 tuntutan tersebut yaitu pertama, tuntutan
               untuk merevisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
               (PP Pengupahan). Kedua, menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
               tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

               Terkait revisi PP Pengupahan, Dinar menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih
               menerima seluruh masukan agar dapat menyusun pokok pikiran perubahan PP
               Pengupahan tersebut. Selama belum ada revisi terhadap PP Pengupahan maka
               peraturan tersebut masih berlaku dan terbaik yang ada saat ini. Ia mencontohkan
               dengan kenaikan Upah Minimun (UM) tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

               Kenaikan ini, kata Dinar, dihasilkan dari formulasi PP Pengupahan yang mendasarkan
               pada inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

               "Angka ini kan diambil dari inflasi nasional sebesar 3,39 persen ditambah dengan
               pertumbuhan ekonomi 5,12 persen menjadi 8,51 persen sesuai dengan PP 78/2015
               tentang Pengupahan," kata Dinar.

               Menurut Dinar, memang terdapat beberapa wilayah yang merasa keberatan
               terhadap kenaikan tersebut. Hanya saja, keberatan tersebut tidak di lengkapi oleh
               data dan informasi. Dengan demikian, kenaikan sebesar 8,51 persen ini merupakan
               jalan yang terbaik karena didasari oleh variable yang terukur, yaitu inflasi dan
               pertumbuhan ekonomi nasional.

               "Ada dari asosiasi pengusaha datang kemari untuk minta agar kenaikannya sekitar 5
               - 6 persen saja, sementara buruh minta 10 - 15 persen. Namun kedua permintaan
               tersebut tidak didasari oleh data empiris yang kuat. Jadi 8,51 persen ini sudah
               terbaik," kata Dinar.




                                                      Page 244 of 328.
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250