Page 307 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 307
Title UMP JABAR 2020 NAIK SEBESAR RP 141.979
Media Name republika.co.id
Pub. Date 01 November 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/q0ag3i430/ump-jabar-2020-naik- sebesar-rp-
Page/URL
141979
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemprov Jabar telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar
yang mengalami kenaikan sebesar Rp 141.979. Menurut Pj Sekda Provinsi Jabar,
Daud Achmad, UMP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.920-Yanbangsos/2019 tanggal 1 November
2019 Tentang Upah Minimum Provinsi.
"Kenaikan UMP pada 2020 adalah sebesar 8,51 persen," ujar Daud Achmad kepada
wartawan di acara Jabar Punya Informasi (Japri), Jumat petang (1/11).
Daud menjelaskan, pada 2019 UMP Jabar sebesar Rp 1.668.372,83. Pada 2020, UMP
naik menjadi Rp1.810.351,36 atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan
tersebut, ditetapkan dengan melihat tingkat inflasi nasional sebesar 3,39 persen (tiga
koma tiga puluh sembilan persen) dan pertumbuhan Produk
Domestik Bruto adalah sebesar 5,12 persen (lima koma dua belas persen). Sementara
menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Mochamad
Ade Afriandi, UMP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 untuk masa kerja di
bawah satu tahun.
"Jika ada pekerja yang sudah bekerja lebih satu tahun maka UMP-nya sesuai
kesepakatan pekerja dan perusahaan saat dia masuk," katanya.
Ade mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa
Barat telah menerima Surat Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 18
Oktober 2019.
"Kemudian setelah itu menghasilkan keputusan rapat bahwa seluruh unsur anggota
dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat selain unsur Serikat Pekerja/Serikat
Buruh merekomendasikan besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020 sebesar
Rp1.810.351,36," paparnya.
Nilai tersebut, kata dia didapat dari formula perhitungan upah minimum
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
Page 306 of 328.
