Page 311 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 311
Title UMP JABAR 2020 RP 1.810.351,36, UMK HARUS LEBIH BESAR
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 01 November 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/11/01/ump-jabar-2020-rp -
Page/URL
181035136-umk-harus-lebih-besar
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP (Upah Minimum
Provinsi) Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1.810.351,36 pada 1 November 2019.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor: 561/Kep.920-
Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
UMP mulai dibayarkan atau berlaku pada 1 Januari 2020. Dengan ditetapkannya
UMP Jawa Barat Tahun 2020, besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2020 harus lebih besar dari UMP Jawa Barat Tahun 2020.
Pj Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, besaran UMP 2020 naik
Rp 141.978,53 dari UMP 2019 yaitu Rp 1.668.372,83.
"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum,
Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan formula
perhitungan upah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan dimaksud, juga dengan memperhatikan rekomendasi
Dewan Pengupahan Provinsi," kata dia dalam acara Jabar Punya Informasi di Gedung
Sate, Kota Bandung, Jumat 1 November 2019.
Menurut dia, Menteri Ketenagakerjaan mengirimkan surat kepada para Gubernur di
seluruh Indonesia dengan nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15 Oktober
2019, perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.
Berdasarkan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) Nomor
B-246/BPS/1000/10/2019, tanggal 2 Oktober 2019, tingkat inflasi nasional yaitu
sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto adalah sebesar 5,12
persen sehingga kenaikan UMP Tahun 2020 adalah 8,51 persen.
"Dalam surat menteri ini, gubernur wajib menetapkan sedangkan untuk UMK ini,
gubernur dapat dan tidak wajib menetapkan UMK atas rekomendasi bupati walikota,
Page 310 of 328.
