Page 314 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 314

Pub. Date      01 November 2019
                               https://www.liputan6.com/bisnis/read/4101038/yogyakarta-tetapkan-ump-2 020-
                Page/URL
                               sebesar-rp-17-juta
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive











               Jakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan Dewan
               Pengupahan menyepakati Upah Minimum Provinsi ( UMP ) DIY 2020 sebesar Rp 1,7
               juta, naik Rp 133 ribu dari UMP 2019.

               Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat koordinasi tentang UMP dan UMK antara
               Gubernur DIY, bupati/wali kota se-DIY bersama Dewan Pengupahan DIY.

               "Rapat koordinasi bersepakat UMP sesuai dengan PP 78 tahun 2015 dengan
               kenaikan 8,51 persen dari UMP 2019. Besarannya menjadi Rp 1,7 juta," kata Kepala
               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santosa
               dikutip dari Antara, Jumat (1/11/2019).

               Andung mengatakan besaran UMP 2020 yang telah disepakati itu kemudian
               ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY pada 1 November 2019.

               Selain UMP, lanjut dia, upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 untuk empat
               kabupaten dan satu kota di DIY juga telah disepakati.

               UMK untuk Kota Yogyakarta disepakati sebesar Rp 2 juta, untuk Kabupaten Bantul
               disepakati Rp1,79 juta, Kulon Progo Rp 1,75 juta, Sleman Rp 1,84 juta, dan Gunung
               Kidul Rp 1,70 juta.

               Ia mengatakan UMK di DIY akan ditetapkan melalui SK bupati/wali kota pada 2
               November atau sehari setelah penetapan UMP DIY. "Setelah UMK ditetapkan maka
               UMP tidak berlaku lagi," kata dia.

               Andung menjelaskan penghitungan UMP maupun UMK 2020 di DIY berpegang pada
               formula yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan dengan menggunakan komponen angka inflasi maupun angka
               pertumbuhan ekonomi nasional mengacu surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi.

               Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP





                                                      Page 313 of 328.
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319