Page 315 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 315
) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Hal tersebut
tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Namun, besaran itu tak cukup membuat puas para buruh. Bahkan mereka menolak
kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen yang telah ditetapkan Kementerian
Ketenagakerjaan. Lantaran, penetapan tersebut masih menggunakan formula yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah menilai formula
penetapan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen merupakan hal yang tepat.
Sebab, hitungan tersebut sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku selama
ini.
"Kenaikan sekitar 8 persen tersebut didasarkan ketentuan perundangan yang
berlaku, dan menurut saya adalah yang terbaik yang bisa dilakukan saat ini," kata
Piter kepada Merdeka.com, Selasa (29/10).
Piter mengatakan desakan buruh yang meminta agar UMP 2020 dinaikan justru akan
menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia. Dia pun meminta agar para buruh
hendaknya memahami bahwa tekanan yang terlalu besar justru bisa berdampak
negatif terhadap iklim investasi.
"Kenaikan 8 persen tersebut sesungguhnya juga dikeluhkan oleh pengusaha. Di
mana ujungnya justru akan merugikan buruh," kata Piter.
Oleh karena itu, dia menginginkan agar sebaiknya ketiga pihak baik buruh,
pengusaha, dan pemerintah duduk bersama mencari formula kenaikan upah yang
bisa mendekati keinginan semua pihak.
"Harus disadari bahwa kita tidak mungkin memuaskan semua pihak," tandas dia..
Page 314 of 328.
