Page 322 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 322
Title UMK CIANJUR TAHUN DEPAN DIUSULKAN SEBESAR RP2.543.987
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 01 November 2019
https://mediaindonesia.com/read/detail/268957-umk-cianjur-tahun-depan- diusulkan-
Page/URL
sebesar-rp2543987
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
DEWAN Pengupahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyepakati usulan besaran
upah minimum kabupaten (UMK) 2020 sebesar Rp2.543.987. Saat ini usulan tersebut
sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Barat yang nanti menetapkannya.
"Prosesnya, sampai saat ini surat dari Plt Bupati Cianjur sudah disampaikan ke
Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan. Sekarang inggal
menunggu pertimbangan atau ketetapan dari Gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Heri Supardjo,didampingi Kabag Humas
dan Protokol Setda Kabupaten Cianjur Gagan Rusganda, Jumat (1/11).
Rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan
serikat buruh, dilakukan beberapa hari lalu. Berdasarkan aturan, UMK tahun depan
naik sebesar 8,51% dari sebelumnya.
Penetapan penaikan besaran UMK mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik
Bruto Tahun 2019. Pada surat edaran itu disebutkan, penaikan UMP dan UMK di
2020 didasari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu inflasi nasional sebesar
3,39% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.
"Kita di daerah mengikuti aturan itu," tuturnya.
UMK Cianjur tahun ini sebesar Rp2.336.049. Terjadi penaikan kisaran lebih kurang
Rp198 ribu untuk UMK tahun depan. Selama tahun ini, ungkap Heri, Disnakertrans
Kabupaten Cianjur tak mendapat laporan pengaduan dari buruh yang tak mendapat
gaji sesuai UMK. Sejauh ini, hampir semua pengusaha menaati aturan pembayaran
UMK yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.
"Apalagi perusahaan PMA, mereka lebih taat membayar UMK," kata dia.
Kalaupun ada pengaduan, ungkapnya, tim dari Disnakertrans akan melakukan cek
dan ricek ke lapangan. Penyelesaian pasti akan dilakukan karena pada prinsipnya
pemerintah daerah berkeinginan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Page 321 of 328.
