Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 DESEMBER 2019

Formulasi ini tentu saja berpotensi memberikan kekecewaan bagi para angkatan
kerja yang sudah berharap banyak pada program ini. Mereka yang sudah
membayangkan akan mendapat insentif tiap bulan selama masa menunggu
mendapat kerja sebagaimana yang dibayangkan saat kampanye Pilpres lalu.
Sementara alokasi anggaran untuk pengisian survey sebesar Rp 150 ribu.
Sedangkan untuk biaya sertifikasi, meskipun sudah mendapat subsidi dari
pemerintah, subsidinya mencapai Rp 900 ribu.

Potensi Masalah Implementasi
Di luar persoalan bentuk insentif yang tidak sesuai harapan, ada beberapa potensi
permasalahan yang muncul dalam implementasi progam ini di tataran operasional.
Pertama adalah masalah pendataan yang menjadi sangat krusial karena peserta
program Kartu Pra Kerja ini hanya 2 juta, sementara jumlah pekerja di Indonesia
sangat besar. Sangat mungkin mereka yang tidak terhitung sebagai penganggur
pada saat ini, adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau semi informal
(ojek online) hanya sebagai pekerjaan antara untuk mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik. Dengan demikian diperlukan pendataan dan seleksi untuk menentukan
jumlah peserta yang 2 juta.

Proses pendataan dan seleksi yang tidak akurat, tanpa menggunakan basis data
yang baik apalagi jika tidak transparan bisa menimbulkan masalah ketidaktepatan
sasaran peserta. Belajar dari program seperti BPJS Kesehatan yang ternyata di
dalamnya terjadi ksemrawutan data khususnya data untuk peserta Penerima
Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah hingga BPKP pun meminta pihak BPJS
melakukan cleansing data terhadap lebih dari 10 juta data peserta. Jika proses
pendataan peserta tidak dilakukan dengan baik, pada akhirnya program ini bisa
salah sasaran dan dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya. Apalagi
kalau kemudian program ini digunakan untuk kepentingan politik karena adanya
unsur finansial yang diberikan kepada peserta. Maka potensi program ini akan tidak
efektif dalam mengatasi persoalan pengangguran akan semakin nyata.

Kedua adalah masalah tata kelola program. Project Management Office (PMO) dari
program ini yang berada di Kementerian Koordinator Perekonomian tentu saja layak
dipertanyakan. Bagaimana mungkin setingkat kementerian koordinator mengurusi
hal yang sangat teknis sampai dengan pendataan. Kementerian Tenaga Kerja yang
memang bergelut dengan masalah tenaga kerja, pengangguran, pelatihan bagi
pekerja tentu saja lebih tepat menjadi pengelola dan pelaksana program ini. Selain
lebih mudah berkoordinasi denga Dinas Tenaga Kerja di propinsi maupun
kabupaten/kota, Kementerian Tenaga Kerja yang memiliki unit-unit teknis pelatihan
tentu juga bisa lebih memudahkan pengelolaan program ini yang didalamnya ada
unsur pelatihan dan sertifikasi.

Bukankah program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga dikelola
oleh Kementerian Sosial ? Demikian juga dengan program yang sifatnya teknis
operasional lain yang dikelola oleh Kementerian teknis. Akan lebih baik jika
kementerian koordinator lebih fokus pada masalah koordinasi di bidang
perekonomian yang masih sering kacau dan tidak sinkron ? Kasus-kasus impor yang

Page 22 of 59.