Page 3 - BAB 3

perbedaan bentuk pemerintahan berpengaruh besar dalam

menentukan siapakah warga negara yang sesungguhnya dari suatu
negara. Jadi menurut Aristoteles, yang disebut warga negara adalah

orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup

bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang

diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah (Sri
Wuryan dan Syaifullah, 2009: 108). Orang yang diperintah dan yang

memerintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran. Jadi warga

negara harus sanggup memainkan peranan yang sangat penting dalam

kehidupan bernegara (Rapaar, 1993: 67).

Selanjutnya, Sri Wuryan dan Syaifullah (2009:108) menjelaskan

bahwa warga negara dibagi ke dalam dua golongan, yaitu (1) yang

menguasai atau yang memerintah, (2) yang dikuasai atau yang
diperintah. Warga negara yang menguasai haruslah memiliki kebajikan

dan keutamaan yakni sifat kebaikan dan kearifan. Berkaitan dengan

posisi warga negara yang memerintah dan yang diperintah tidaklah

berlaku untuk waktu yang selamanya. Dalam waktu tertentu keadaan
itu bisa bertukar posisi, dimana yang diperintah berganti menjadi yang

memerintah. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa seluruh

warga negara itu adalah orang-orang bebas dan sederajat sehingga
mereka semua harus siap sedia untuk memerintah dan diperintah, maka

seluruh warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan

yang sama. Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan yang
harus dimiliki oleh seluruh warga negara yang baik ialah kemampuan

untuk menguasai dan dikuasai dengan baik atau kemampuan untuk

memerintah dan diperintah dengan baik.

WARGA NEGARA 45