Page 6 - BAB 3

atau berdaassr atas Persetujuan perihal pembagian warga Negara yang

dilampirlan kepada Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan
Indonesia, dan mereka yang kebangsaan tidak ditetapkan oleh

Persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah

menjadi warga Negara Indonesia menurut perundang-undang Republik

Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut”. Ada beberapa
peraturan perundangan tentang kewarganegaraan Indonesia sejak

proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yakni: UU No. 3 Tahun

1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia,

UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946, dan
UU No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk

mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Negara

Indonesia. Ketentuan pasal 5 ayat 1 yang dimaksud adalah ketentuan
dalam UU No. 3 Tahun 1946 yang berbunyi: “Kewarganegaraan

Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya

undang-undang yang memberikan naturalisasi itu”.
Dari ketentuan pasal 144 UUDS ini dapat diidentifikasi bahwa

ada tiga kelompok orang yang menjadi warga negara Indonesia:

Pertama, orang yang menurut Persetujuan Perihal Pembagian Warga

Negara (PPPWN) KMB (Lembaran Negara No.2 Tahun 1950)

memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Mereka yang termasuk
kedalam kelompok ini adalah kawula negara Belanda bukan orang

Belanda yang tidak menolak kewarganegaraan Indonesia. Mereka

adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dari
orang tua yang bermukim di Indonesia dan tidak pernah

menggunakan kesempatan menolak kewarganegaraan Indonesia

dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak penyerahan

WARGA NEGARA 48