Page 15 - Buku PKN new

aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai ketentuan

Pancasila dan UUD 1945.

C. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa “pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggung jawab”. Secara khusus, dapat dicermati

pada penjelasan pasal 37 ayat (1) “pendidikan kewarganegaraan
dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam konteks itu

pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan untuk
mempersiapkan warga negara yang kelak mempunyai jiwa

kebangsaan, cinta tanah air, dan berkarakter.

Dalam perkembangannya, pendidikan kewarganegaraan
mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk

memperbaiki isi dan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu

sendiri. Secara historis pendidikan kewarganegaraan berkedudukan
sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata

pelajaran civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi

tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran civics

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 10