Page 17 - Buku PKN new

Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu, mau, dan

mampu berbuat baik atau secara umum yang mengetahui, menyadari,
dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di lain

pihak, istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan

mengenai status formal warga negara dalam suatu negara. Namun

demikian, kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya
dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari

konsep citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang

terkait pada status hukum dan karakter warga negara sebagaimana

digunakan dalam perundang-undangan kewarganegaraan untuk status
hukum warga negara, dan pendidikan kewarganegaraan untuk

program pengembangan karakter warga negara secara kurikuler

(Winataputra, 2010:1.4)

Pada kurikulum tahun 1975 istilah pendidikan kewargaan negara

diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi

Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi

pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata

pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP,
SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan (Winataputra & Budimansyah,

2012:169). Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah

maupun isinya sampai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang pada
dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 (Depdikbud:

1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa

itu berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007:97)

HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 12